Sebut Ada Kendala Mobile JKN, Wabup Lahat : Banyak Masyarakat di Desa Belum Tau

Reporter: Tiara |

Editor: Zaki |

Jumat , 20 Jun 2025 - 18:16

Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih memimpin rapat pertemuan bersama pihak BPJS Kesehatan.--

Koranlapos.com - Wakil Bupati (Wabup) Lahat Widia Ningsih SH MH pimpin rapat forum kemitraan pengelolaan kerja sama Fasilitas Kesehatan (Faskes) dengan pemangku kepentingan Kabupaten Lahat. Acara ini diselenggarakan di Ops Room Pemerintah Kabupaten Lahat, Jum’at 20 Juni 2025.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengatasi kendala operasional, serta mendapatkan dukungan untuk peningkatan mutu layanan kesehatan.

Forum ini juga berfungsi sebagai wadah monitoring dan evaluasi penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) di fasilitas kesehatan.

Ayub Ibrahim, perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau, menjelaskan bahwa forum kemitraan ini berlandaskan pada Keputusan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lubuk Linggau Nomor 30 Tahun 2005.

Ia juga memaparkan struktur keanggotaan forum yang melibatkan Bupati Lahat sebagai pengarah, Sekretaris Daerah sebagai ketua, Kepala BPJS Kesehatan sebagai sekretaris, serta berbagai unsur lain seperti Ketua Komisi IV DPRD Lahat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala BKPSDM, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan organisasi profesi kesehatan.

Ayub menyoroti beberapa tantangan dalam pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan di tahun 2025, antara lain peningkatan pengajuan kerja sama FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), masalah fraud, serta implementasi sistem yang dapat menjangkau daerah terpencil.

Ia juga menyampaikan perlunya peningkatan kelas rumah sakit agar dapat menyediakan layanan yang lebih baik, termasuk penambahan tempat tidur dan dokter spesialis.

Ayub juga mengungkapkan 10 besar keluhan peserta BPJS Kesehatan, yang didominasi oleh antrean pelayanan rawat jalan dan inap yang tidak jelas, pembatasan layanan, sikap petugas yang kurang ramah, jadwal dokter yang tidak sesuai, serta ketersediaan obat yang mengharuskan pasien mencari sendiri.

Ia menekankan bahwa dalam ketentuan kerja sama, pasien tidak boleh dibebankan untuk mencari obat. Ayub juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi Mobile JKN untuk memudahkan masyarakat dalam antrean online dan telekonsultasi.

Mengenai Universal Health Coverage (UHC), Ayub menyampaikan apresiasi atas upaya Pemkab Lahat yang telah mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta BPJS.

sebut ada kendala mobile jkn, wabup lahat : banyak masyarakat di desa belum tau                            koranlapos.com - wakil bupati (wabup) lahat widia ningsih sh mh pimpin rapat forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan (faskes) dengan pemangku kepentingan kabupaten lahat. acara ini diselenggarakan di ops room pemerintah kabupaten lahat, jum’at 20 juni 2025.
rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman tentang program jaminan kesehatan nasional (jkn), mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mengatasi kendala operasional, serta mendapatkan dukungan untuk peningkatan mutu layanan kesehatan. 
forum ini juga berfungsi sebagai wadah monitoring dan evaluasi penyediaan fasilitas kesehatan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (sdm) di fasilitas kesehatan.
ayub ibrahim, perwakilan dari bpjs kesehatan cabang lubuk linggau, menjelaskan bahwa forum kemitraan ini berlandaskan pada keputusan kepala cabang bpjs kesehatan lubuk linggau nomor 30 tahun 2005.
baca juga:wabup : keresahan masyarakat jangan berlarut-larut
baca juga:wabup lahat resmikan pembangunan rtlh, dorong semua perusahaan tambang ikut andil melalui program ppm-csr
ia juga memaparkan struktur keanggotaan forum yang melibatkan bupati lahat sebagai pengarah, sekretaris daerah sebagai ketua, kepala bpjs kesehatan sebagai sekretaris, serta berbagai unsur lain seperti ketua komisi iv dprd lahat, kepala dinas kesehatan, kepala bappeda, kepala bpkd, kepala bkpsdm, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan organisasi profesi kesehatan.
ayub menyoroti beberapa tantangan dalam pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan di tahun 2025, antara lain peningkatan pengajuan kerja sama fktp (fasilitas kesehatan tingkat pertama), masalah fraud, serta implementasi sistem yang dapat menjangkau daerah terpencil. 
ia juga menyampaikan perlunya peningkatan kelas rumah sakit agar dapat menyediakan layanan yang lebih baik, termasuk penambahan tempat tidur dan dokter spesialis.
baca juga:wabup lahat ajak seluruh opd berkontribusi, wujudkan visi menata kota membangun desa
baca juga:wabup lahat apresiasi langkah polri tindak kendaraan odol
ayub juga mengungkapkan 10 besar keluhan peserta bpjs kesehatan, yang didominasi oleh antrean pelayanan rawat jalan dan inap yang tidak jelas, pembatasan layanan, sikap petugas yang kurang ramah, jadwal dokter yang tidak sesuai, serta ketersediaan obat yang mengharuskan pasien mencari sendiri. 
ia menekankan bahwa dalam ketentuan kerja sama, pasien tidak boleh dibebankan untuk mencari obat. ayub juga mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi mobile jkn untuk memudahkan masyarakat dalam antrean online dan telekonsultasi.
mengenai universal health coverage (uhc), ayub menyampaikan apresiasi atas upaya pemkab lahat yang telah mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta bpjs.
"di wilayah kerja kami ini, satu-satunya pemerintah daerah yang merespon terkait dengan mendaftarkan segera pbi-apbd atau menambah kuota yang ada,” jelasnya.
ia juga menjelaskan mengenai adanya peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (pbi jk) yang sebelumnya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
dari sisi fasilitas kesehatan, ayub memaparkan bahwa di lahat terdapat 56 fktp yang terdiri dari 35 puskesmas, 7 klinik pratama, 12 tempat praktik mandiri dokter, dan 2 praktik dokter gigi. ia menyoroti bahwa rasio dokter berbanding peserta sebesar 15.000 belum terpenuhi di beberapa wilayah di lahat.
wakil bupati lahat widia ningsih, dalam sambutannya mengapresiasi pemaparan dari bpjs kesehatan dan menegaskan bahwa kesehatan merupakan mandatory spending, di mana 10% dari apbn dan apbd harus dialokasikan untuk kesehatan masyarakat.
namun, ia juga menyoroti beberapa kendala yang perlu dibenahi. salah satunya adalah pemahaman masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai aplikasi mobile jkn. mengingat lahat memiliki 360 desa, yang terbanyak di sumatera selatan, ia menekankan perlunya kampanye dan penambahan penyuluh di rumah sakit untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan aplikasi tersebut.
baca juga:wabup lahat ajak perkuat komunikasi
baca juga:wabup lahat apresiasi pengajian rutin bkmt ajak perkuat silaturahmi ilmu agama
widia juga menyoroti kinerja aplikasi mobile jkn, yang sering mengalami gangguan, yang berdampak pada lamanya antrean dan keluhan masyarakat. ia meminta agar aplikasi tersebut terus diperbarui dan ditingkatkan stabilitasnya.
“lahat ini kan beragam-ragam, bermacam-macam. ada orang yang sudah mendengar, ada banyak juga orang yang belum mendengar. jadi, menganggap aplikasi jkn itu banyak juga yang belum tahu, pak ayub. nah, jadi kendala administrasi, yang salah satunya yaitu banyak orang desa yang belum mengerti,” kata widia.
fokus utama widia adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di rumah sakit, khususnya rsud lahat. ia secara terus terang menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di rsud lahat, berbeda dengan rumah sakit dkt yang banyak menerima pujian. 
ia menekankan pentingnya pembenahan sumber daya manusia (sdm), mulai dari kepemimpinan hingga seluruh jajaran, untuk menerapkan prinsip 5s: senyum, sapa, salam, sopan, santun. "artinya, yang pertama harus diubah, itu manajerial sdm dari rumah sakit harus betul-betul prima,” tegasnya.
selain itu, ia juga menyoroti masalah ketersediaan obat yang seringkali mengharuskan pasien membeli di luar, serta kurangnya informasi yang jelas di rumah sakit mengenai prosedur pembayaran atau kondisi pelayanan. ia berharap agar masalah-masalah kecil ini tidak dianggap remeh karena dapat berdampak besar pada persepsi masyarakat.
terkait jadwal dokter, widia sepakat dengan perwakilan bpjs untuk membuat surat edaran mengenai jadwal praktik dokter agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. ia berharap adanya sinergi antara aplikasi jkn dengan implementasi di lapangan agar pelayanan menjadi lebih efektif.
terakhir, widia memberikan apresiasi kepada dinas kesehatan atas respon cepatnya dalam mengajukan penambahan kuota pbi-apbn untuk masyarakat. namun, ia mengingatkan agar data yang diajukan divalidasi dan dikomunikasikan dengan dinas sosial untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, menghindari tumpang tindih data, dan menghemat anggaran daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Lahat Pos Edisi Sabtu 21 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan