Rakor dan Anev Ketahanan Pangan, Dukung Program 100 Hari Kerja Presiden

FOTO IST Polres Lahat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Analisis serta Evaluasi (Anev) Ketahanan Pangan sebagai langkah strategis dalam mendukung program 100 hari kerja prioritas Presiden. --
Lahat Pos - Polres Lahat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Analisis serta Evaluasi (Anev) Ketahanan Pangan sebagai langkah strategis dalam mendukung program 100 hari kerja prioritas Presiden.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan perencanaan yang matang dalam menjaga serta meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Lahat.
Kegiatan yang digelar di Mapolres Lahat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lahat, AKBP G. Parlasro Sinsitor Sinaga SH SIK MH serta dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk Forkopimda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, para PJU Polres, para Kapolsek, perwakilan pihak perusahaan, serta perwakilan kelompok tani dan masyarakat yang ada di Lahat.
Kapolres Lahat menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu fokus utama dalam mendukung kebijakan nasional, dan Polri memiliki peran strategis dalam mengawal serta memastikan keberhasilannya, sebagai penggerak.
"Ketahanan pangan adalah bagian dari keamanan nasional, Polres Lahat, siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan rakyat," ujarnya, Selasa 11 Februari 2025 di Mapolres Lahat.
Dikatakannya, bahwa dalam rapat ini, dibahas beberapa aspek utama terkait ketahanan pangan, antara lain ; pemanfaatan lahan produktif untuk penanaman bahan pangan terutama, jagung. Monitoring, perkembangan pertumbuhan tanaman jagung yang sudah dilaksanakan penanaman serentak pada tanggal 21 Januari 2025 yang lalu.
Sinergi antara kepolisian dan stakeholder terkait dalam pengelolaan tanaman jagung mulai dari pemupukan dan perawatan oleh kelompok tani. Upaya pencegahan penyimpangan dalam distribusi bahan pangan yang dapat merugikan masyarakat.