Ia juga menjelaskan mengenai adanya peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sebelumnya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Dari sisi fasilitas kesehatan, Ayub memaparkan bahwa di Lahat terdapat 56 FKTP yang terdiri dari 35 puskesmas, 7 klinik pratama, 12 tempat praktik mandiri dokter, dan 2 praktik dokter gigi. Ia menyoroti bahwa rasio dokter berbanding peserta sebesar 15.000 belum terpenuhi di beberapa wilayah di Lahat.
Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, dalam sambutannya mengapresiasi pemaparan dari BPJS Kesehatan dan menegaskan bahwa kesehatan merupakan mandatory spending, di mana 10% dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk kesehatan masyarakat.
Namun, ia juga menyoroti beberapa kendala yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah pemahaman masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai aplikasi Mobile JKN. Mengingat Lahat memiliki 360 desa, yang terbanyak di Sumatera Selatan, ia menekankan perlunya kampanye dan penambahan penyuluh di rumah sakit untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan aplikasi tersebut.
BACA JUGA:Wabup Lahat Ajak Perkuat Komunikasi
BACA JUGA:Wabup Lahat Apresiasi Pengajian Rutin BKMT Ajak Perkuat Silaturahmi Ilmu Agama
Widia juga menyoroti kinerja aplikasi Mobile JKN, yang sering mengalami gangguan, yang berdampak pada lamanya antrean dan keluhan masyarakat. Ia meminta agar aplikasi tersebut terus diperbarui dan ditingkatkan stabilitasnya.
“Lahat ini kan beragam-ragam, bermacam-macam. Ada orang yang sudah mendengar, ada banyak juga orang yang belum mendengar. Jadi, menganggap aplikasi JKN itu banyak juga yang belum tahu, Pak Ayub. Nah, jadi kendala administrasi, yang salah satunya yaitu banyak orang desa yang belum mengerti,” kata Widia.
Fokus utama Widia adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di rumah sakit, khususnya RSUD Lahat. Ia secara terus terang menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Lahat, berbeda dengan Rumah Sakit DKT yang banyak menerima pujian.
Ia menekankan pentingnya pembenahan sumber daya manusia (SDM), mulai dari kepemimpinan hingga seluruh jajaran, untuk menerapkan prinsip 5S: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun. "Artinya, yang pertama harus diubah, itu manajerial SDM dari rumah sakit harus betul-betul prima,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah ketersediaan obat yang seringkali mengharuskan pasien membeli di luar, serta kurangnya informasi yang jelas di rumah sakit mengenai prosedur pembayaran atau kondisi pelayanan. Ia berharap agar masalah-masalah kecil ini tidak dianggap remeh karena dapat berdampak besar pada persepsi masyarakat.
Terkait jadwal dokter, Widia sepakat dengan perwakilan BPJS untuk membuat surat edaran mengenai jadwal praktik dokter agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama. Ia berharap adanya sinergi antara aplikasi JKN dengan implementasi di lapangan agar pelayanan menjadi lebih efektif.
Terakhir, Widia memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan atas respon cepatnya dalam mengajukan penambahan kuota PBI-APBN untuk masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar data yang diajukan divalidasi dan dikomunikasikan dengan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, menghindari tumpang tindih data, dan menghemat anggaran daerah.