Polres Lahat Gunakan Hak Jawab

Reporter: Dian |

Editor: Dian |

Selasa , 11 Nov 2025 - 17:28

Polres Lahat Gunakan Hak Jawab. -foto: dok humas Polres Lahat-

polres lahat gunakan hak jawab                            lahat pos, lahat - dalam press rilis yang diterima media ini, polres lahat melalui humas polres lahat menyiarkan hak jawab. terkait pemberitaan satu arah tanpa konfirmasi dari media tertentu yang memberitakan tentang laporan dugaan penyerobotan lahan ditolak polres lahat, bukti jual beli dianggap lemah, tertanggal 10 nov 2025.
kapolres lahat akbp novi edyanto sik mik, melalui kasubsi penmas humas polres lahat aiptu lispono sh menjelaskan, bahwa satreskrim polres lahat melalui kanit pidsus satreskrim polres lahat membenarkan pada hari senin tanggal 10 november 2025 sekitar pukul 11 siang.
datang pelapor an. deka mandala putra selaku penerima kuasa dari yang mengaku pemilik sah atas tanah untuk membuat laporan polisi terkait dugaan penyerobotan dan perusakan lahan area tapusan desa tanjung telang kecamatan merapi barat kabupaten lahat, sumsel.
kronologi yang terjadi adalah si penerima kuasa diarahkan dari spkt ke piket reskrim untuk melakukan konseling terlebih dahulu.
lispono mengatakan, konseling di sini antara lain berguna untuk pemberian pemahaman dan edukasi hukum atas masalah yang terjadi apakah memenuhi unsur pidana atau tidak.
analisis awal laporan/pengaduan untuk menganalisis keterangan dan bukti bukti awal yang dibawa pelapor untuk menentukan langkah.
konsultasi hukum kepada masyarakat untuk arahan prosedur hukum dan pelayanan kepolisian.
pelayanan humanis dan profesional untuk masyarakat, memastikan masyakarat didengarkan dan dibantu dengan baik.
“secara singkatnya, konseling berfungsi untuk filter awal, dan bimbingan sebelum lp diterima dengan tepat sasaran sesuai dgn prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dipungut biaya,” terangnya.
nah, dalam hal dugaan perkara ini, calon pelapor an. deka sudah diterima dengan baik pada saat konseling ke piket reskrim dengan membawa bukti antara lain :
- selembar surat jual beli yang diketahui oleh kades di tahun 1999.
- membawa surat pengaduan masyarakat (dumas).
- surat kuasa melapor dari pemilik tanah kepada deka.
setelah dipelajari oleh anggota piket reskrim, bahwa surat jual beli tanah tersebut adalah surat jual beli dibawah tangan (seperti kuitansi atau surat perjanjian tanpa akta jual beli).
menurut hukum yang berlaku, surat jual beli tanah / lahan itu lemah secara hukum / tidak memiliki kekuatan hukum dan berisiko sengketa dikemudian hari.
surat jual beli ini tidak dapat digunakan untuk mengurus sertifikat tanah atau balik nama hak milik karena tidak memenuhi syarat formal hukum pertanahan (pasal 19 ayat (2) huruf c undang-undang pokok agraria dan pasal 37 ayat (1) peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 1997).
yang memiliki kekuatan hukum adalah surat jual beli tanah yang memiliki akta jual beli (ajb) yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (ppat) sebagai bukti otentik yang sah memberikan perlindungan hukum dan syarat utk mengurus sertifikat tanah.
setelah mendapat konseling dari piket reskrim, calon pelapor diarahkan dan akan ditemani oleh piket reskrim untuk membawa dumas (pengaduan masyarakat) yang dibawa oleh calon pelapor ke sium (seksi umum) polres lahat untuk dimasukkan dumas tersebut.
di sana dijelaskan regulasinya terkait tata cara melaporkan dumas tersebut oleh piket reskrim. sayangnya, calon pelapor tidak mau menerima penjelasan tersebut, dengan nada yang tinggi si calon pelapor an. deka tiba tiba berdiri dan memberikan statemen yang tidak pantas kepada polisi dan keluar dengan membanting pintu.
kanit pidsus polres lahat juga memberi himbauan kepada media online apabila memberitakan secara sepihak bisa dianggap pidana, jika memuat berita bohong dan menyesatkan (pasal 28 ayat 1 uu ite), pencemaran nama baik atau ancaman kekerasan (pasal 29 uu ite jo pasal 45b uu 19/2016, yang dapat dijerat dgn uu ite/kuhp.
namun ada solusi hak jawab yang diwajibkan oleh media tersebut kepada pihak yang dirugikan. jika tidak memberikan hak jawab bisa didenda berdasarkan uu nomor 40/1999 tentang pers. media online juga harus mengikuti persyaratan hukum, legalitas dan etika yaitu antara lain memiliki badan hukum (pt) dan nomor induk berusaha (nib) yang disahkan oleh kementerian hukum dan ham.
patuh kepada kode etik jurnalistik, terdaftar di kementerian kominfo dan dewan pers. identitas jelas (wajib mencantumkan identitas media secara jelas dan terbuka, nama, alamat dan penanggung jawab), dan verifikasi berita sebelum dipublikasikan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN HYBRID LAHAT POS - Edisi Sabtu 15 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan