Komisi 1 DPRD Lahat Soroti Pendapatan BPHTB Take Over Perusahaan Sawit

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Rabu , 19 Mar 2025 - 13:22

Komisi 1 DPRD Lahat Soroti Pendapatan BPHTB Take Over Perusahaan Sawit-Koranlapos.com-

"Sudah Take Over atau kepemilikannya sudah berbeda managemen. Nanti hari Minggu 23 Maret akan ditindaklanjuti dan kita tanya soal BPHTB-nya," jelasnya.

Bupati Kabupaten Lahat Instruksikan Dinas PM-PTSP dan Bapenda, Inventarisir Semua Perusahaan Pertambangan dan Perkebunan

Lahat Pos - Bupati Kabupaten Lahat Bursah Zarnubi menginstruksikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) untuk menginventarisir semua perusahaan - perusahaan pertambangan yang memilik ataupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bukan hanya itu saja, orang nomor satu di Bumi Seganti Setungguan menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat untuk mengecek kewajiban perusahaan tambang ataupun perkebunan beroperasi di Lahat terhadap (BPTHB) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

"IUP-nya cek. Termasuk BPTHB nya ada atau tidak, pengawasan ini penting apalagi menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Bupati Bursah Zarnubi saat pertemuan dengan Komisi 1 DPRD Lahat di Oproom Pemkab Lahat, Senin 17 Maret 2025 kemarin.

Selain itu Hak Guna Usaha (HGU) pun perlu diselidiki. Siapa saja perusahaan-perusahaan yang mempunyai aliansi dan laporkan investasinya.

"Kalau tidak ada HGU, laporkan nanti disampaikan ke pak Presiden. Itu arahan beliau saat retret di Magelang. Jadi jangan sampai terjadi kongkalikong, baik perusahaan besar maupun raksasa," ujarnya. (*)

komisi 1 dprd lahat soroti pendapatan bphtb take over perusahaan sawit                            lahat pos - komisi 1 dprd kabupaten lahat menyoroti perusahaan perkebunan yang melakukan take over alias pengambilalihan managemen yang terjadi di bumi seganti setungguan.  
 
dprd pun mempertanyakan pendapatan daerah dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) khususnya terkait perusahaan yang beroperasi di kabupaten lahat. 
 
ketua komisi 1 dprd lahat, makmun sh didampingi anggota komisi dprd lahat, nopran marjani spd mengatakan ada perusahaan perkebunan yang melakukan take over diantaranya pt arta prigel.
 
nopran mempertanyakan soal pendapatan daerah dari sektor bphtb khususnya terkait pengalihan perusahaan. ini wajib untuk ditindaklanjuti. 
 
"pt arta prigel tahun 2024 terjadi perubahan managemen. karena beroperasi di wilayah lahat, maka mereka harus tunaikan kewajiban bphtb sesuai undang-undang berlaku," jelas nopran. 
 
dprd meminta pt arta prigel untuk mematuhi peraturan yang ada. sebab adanya take over ini, maka nilainya merekalah yang tahu. 
 
"bisa untuk peningkatan pendapatan asli daerah (pad) dan akan ditindaklanjuti, karena lahan sawit yang di take over mereka itu dengan luas mencapai 1.800 hektar," terang nopran. 
 
"sudah take over atau kepemilikannya sudah berbeda managemen. nanti hari minggu 23 maret akan ditindaklanjuti dan kita tanya soal bphtb-nya," jelasnya.

bupati kabupaten lahat instruksikan dinas pm-ptsp dan bapenda, inventarisir semua perusahaan pertambangan dan perkebunan
 
lahat pos - bupati kabupaten lahat bursah zarnubi menginstruksikan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpm-ptsp) untuk menginventarisir semua perusahaan - perusahaan pertambangan yang memilik ataupun tidak memiliki izin usaha pertambangan (iup). 
 
bukan hanya itu saja, orang nomor satu di bumi seganti setungguan menginstruksikan badan pendapatan daerah (bapenda) kabupaten lahat untuk mengecek kewajiban perusahaan tambang ataupun perkebunan beroperasi di lahat terhadap (bpthb) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
 
"iup-nya cek. termasuk bpthb nya ada atau tidak, pengawasan ini penting apalagi menyangkut pendapatan asli daerah (pad)," kata bupati bursah zarnubi saat pertemuan dengan komisi 1 dprd lahat di oproom pemkab lahat, senin 17 maret 2025 kemarin. 
 
selain itu hak guna usaha (hgu) pun perlu diselidiki. siapa saja perusahaan-perusahaan yang mempunyai aliansi dan laporkan investasinya. 
 
"kalau tidak ada hgu, laporkan nanti disampaikan ke pak presiden. itu arahan beliau saat retret di magelang. jadi jangan sampai terjadi kongkalikong, baik perusahaan besar maupun raksasa," ujarnya. (*)