Guru PAUD di Lahat Mengeluh, 3 Poin Sampaikan ke DPRD Provinsi Sumsel, Diantaranya Formasi PPPK

Reporter: Novri |

Editor: Zaki |

Minggu , 16 Feb 2025 - 00:24

Dian Kartika Sari Guru Paud di Lahat asal Kecamatan Pagar Gunung-Foto Novri Yanto-

Sedangkan kami kuliahnya jurusan Sarjana Paud, dan banyak yang tepaksa ikut tes di instansi lain seperti DLH, sehingga Pendidikan kami sebagai sarjana paud seakan sia sia saja,” tambahnya.

Anggota DPRD Provinsi Sumsel, Kiki Subagio SH menyebut bahwa pihaknya siap bawa ke tingkat eksekutif untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dirinya meminta Pemerintah Daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak membuat guru paud di Kabupaten Lahat merasa di 'anak tirikan'.

“Memang hal ini sudah pernah di bawa pada rapat dengar pendapat dengan DPRD Lahat. Namun kami juga meminta Pemerintah Daerah untuk merespon secepatnya, sehingga apa yang di harapkan bisa terjadi,” tutupnya. (*)

guru paud di lahat mengeluh, 3 poin sampaikan ke dprd provinsi sumsel, diantaranya formasi pppk                             lahat – guru paud yang ada di beberapa kecamatan kabupaten lahat angkat bicara terkait permasalahan yang mereka hadapi belakangan ini. mulai dari insentif, tidak adanya pembukaan formasi pppk bagi paud se-kabupaten lahat tahun 2024 hingga iuran bpjs ketenagakerjaan diduga menunggak.
 
menurut dian kartika sari guru paud di lahat asal kecamatan pagar gunung. bahwa 3 poin permasalahan ini ialah benar yang dialami. saat ini dihadapi oleh guru paud se- kabupaten lahat. mulai dari permasalahan insentif bagi guru paud dari pemerintah daerah sebesar rp 200.000 perbulan bahkan diwacanakan keluarnya 3 bulan sekali.
 
"namun faktanya tidak sesuai, bahkan sering kali hingga 8 bulan menunggak baru dikeluarkan,” jelasnya jumat 14 februari 2025.
 
dirinya juga menjelaskan, selain terkait insentif, juga mengalami kendala di iuran bpjs ketenagakerjaan yang masih menunggak sampai hari ini, sehingga menjadi kendala untuk sekolah.
 
“salah satu syarat mutlak perizinan berdirinya paud adalah terdaftar di bpjs ketenaga kerjaan, namun yang jadi masalah insentif kami itu keluarnya bisa berbulan – bulan. sehingga menyebabkan kami tidak mampu membayar iuran tersebut. jika kami memutuskan untuk keluar dari bpjs ketenaga kerjaan, perizinan paud kami bisa dicoret,” jelasnya.
 
selain itu, dirinya juga menjelaskan, pada pembukaan formasi bagi pppk pada tahun 2024, tidak ada satupun untuk paud, sehingga membuat guru paud harus ikut tes jalur tekhnis. 
 
“permasalahan selanjutnya, pada pembukaan pppk tahun 2024 kemarin, tidak ada satupun paud di kabupaten lahat yang dapat formasi.
 
sedangkan kami kuliahnya jurusan sarjana paud, dan banyak yang tepaksa ikut tes di instansi lain seperti dlh, sehingga pendidikan kami sebagai sarjana paud seakan sia sia saja,” tambahnya. 
 
anggota dprd provinsi sumsel, kiki subagio sh menyebut bahwa pihaknya siap bawa ke tingkat eksekutif untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
 
dirinya meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini, sehingga tidak membuat guru paud di kabupaten lahat merasa di 'anak tirikan'. 
 
“memang hal ini sudah pernah di bawa pada rapat dengar pendapat dengan dprd lahat. namun kami juga meminta pemerintah daerah untuk merespon secepatnya, sehingga apa yang di harapkan bisa terjadi,” tutupnya. (*)