Menurut Gaharu, mengenai usulan lampu jalan tentu menjadi pikiran pihaknya. Karena bermanfaat terutama bagi pengguna jalan terutama ketika malam hari.
Sementara Anggota DPRD Lahat Sri Marhaeni Wulansih SH menanggapi mengenai soal aset PT KAI.
Menurutnya, bahwa PT KAI ada bagian-bagian asetnya, pemerintah setempat bisa berkomunikasi dengan PT KAI Divre Palembang.
"Jadi bisa dikomunikasikan, apakah tanah itu bisa sebagai hibah. Kemudian juga mengirimkan surat kepada KAI dengan benar acuan untuk kepentingan masyarakat," kata politisi Golkar Lahat.
Lanjut kata Sri Marhaeni, begitu juga seperti di tanah TNI itu harus terpusat sama seperti PT KAI. "Jadi disampaikan ke Palembang pada bagian aset. Tapi terus dikawal bersama pak bupati. Jadi saya kira dihibahkan itu bisa komunikasi dengan PT KAI dalam hal ini bagian aset-nya," ujarnya.
Anggota DPRD Lahat Marwan Ardiansyah SE MSi mengatakan mengenai untuk melengkapi tata kelola pembangunan bisa dibuat MoU antara KAI dan pemerintah daerah.
"Tinggal kita ikuti di KAI dan TNI. Mengenai fasilitas kantor komunikasikan dengan tim anggaran TPAD. Lobi to Lobi harus kental. Mengenai usulan urgen mungkin di Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025," ujar politisi PDI Perjuangan. (*)