Lahat Pos - Pembangunan infrastruktur, kesejahteraan pegawai melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan penanggulangan banjir merupakan yang banyak diusulkan konstituen saat kegiatan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Lahat.
Pada reses tahap 1 tahun sidang 2024-2025 dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi dan singkronisasi RKPD tahun 2026 pun dihadiri, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi MM, Wakil Ketua I Andriansyah SH, Wakil Ketua II Gaharu SE MM, Anggota DPRD Sri Marhaeni Wulansih SH, Ismail Aripin, Hj Sumiati, M Aldo, Marwan Ardiansyah SE MSi, H Junaidi, dan Arry SM.
Tatap muka dalam reses kali ini dipusatkan di Kantor Camat Lahat yang turut dihadiri Pemerintah Kacamatan Lahat, Lurah-lurah dan Kepala desa (Kades) serta konstituen lainnya.
Wakil rakyat pun banjir usulan mulai dari pembangunan lampu jalan di desa dan kelurahan, peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di kantor kelurahan, penanganan banjir di saluran air, fasilitas pendukung pelayanan di kantor camat, dan lurah.
Selain itu ada yang menjadi sorotan pembahasan dari konstituen pada pertemuan reses kali ini. Yakni mengenai kantor pelayanan di sejumlah kelurahan.
Konstituen berpendapat bahwa perehaban bangunan kantor pelayanan di kelurahan pun dibuat ragu, karena statusnya dekat aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan TNI.
Seperti yang berada di Kantor Kelurahan RDPJKA, RDPJKA Bandar Agung, Talang Jawa Selatan dan Gunung Gajah. Kemudian Kelurahan Pasar Baru.
Konstituen berharap agar ada solusi kantor yang akan dilakukan perehaban kedepan dan bisa sedikit ada hibah tanah.
Menanggapi usulan dari kontituen, Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi MM menyampaikan bahwasannya untuk program program pelayanan kepada masyarakat apa saja yang sudah baik selama ini, maka tetap dilanjutkan.
Dikatakannya, kalau memang itu bermanfaat dan usulan prioritas, DPRD di dapil-dapil tentu mendukung.
Dikatakan Politisi Demokrat Lahat ini, bahwa mengenai usulan TPP sudah menjadi bagian pemerintah. Tentu DPRD sepakat mendorong juga mengenai penghasilan pegawai (TPP).
"Insya Allah kita kontrol terutama yang prioritas dan akan memberikan ruang dan kesempatan, sebelum di bahas di Badan Anggaran (Banggar). Jadi kalau itu urgen di bahas komisi, supaya jadi usulan prioritas," ujarnya.
Wakil Ketua II DPRD Lahat Gaharu SE MM mengatakan reses ini adalah kesempatan yang besar dan gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya.
Dengan menghadiri reses menunjukkan kinerja, dan DPRD mempunyai pokok pikiran. Seperti usulan dari lurah dan kades.