Harapan Baru Pemekaran Kikim Area

KORANLAPOS.COM – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tata ruang. Pesan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (15/9/2025), yang diterima langsung oleh Gubernur H. Herman Deru.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketua Komite I DPD RI, dr. Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa penataan ruang harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Dimanapun kami berkunjung, selalu kami tekankan bahwa keberadaan anggota DPD harus dirasakan masyarakat. Tata ruang penting untuk menghindari konflik, mencegah bencana, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Sofyan.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru–BPS RI Sepakat Wujudkan Data Tunggal untuk Percepatan Pembangunan

BACA JUGA:Herman Deru Raih Penghargaan Pelopor Percepatan Meritokrasi dari BKN RI

Gubernur Herman Deru menyambut baik kehadiran Komite I DPD RI. Menurut dia, masukan langsung dari anggota DPD menjadi dukungan nyata bagi pembangunan di Sumsel.

“Kami terbantu dengan masukan langsung dari anggota DPD RI. Ini momen yang berharga bagi kami di Pemprov Sumsel,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan. Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,42 persen, tertinggi kedua di Sumatera. Selain itu, lahan sawah di provinsi ini terus berkembang hingga 519 ribu hektare, dengan tambahan 48 ribu hektare sawah baru pada tahun 2025.

Selain soal tata ruang, isu pemekaran wilayah turut menjadi perhatian. Dua daerah, yakni Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kikim Area di Lahat, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Herman Deru berharap DPD RI dapat mendorong agar aspirasi ini mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Pemekaran ini kebutuhan strategis. Namun tentu kita masih menunggu kebijakan pusat, khususnya terkait moratorium,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komite I DPD RI asal Sumsel, Jialyka Maharani, menegaskan pentingnya mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Kami datang untuk mendengar langsung dan memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Jialyka.