Reformasi Birokrasi, ASN Harus Profesional

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Rabu , 16 Apr 2025 - 20:34

Wakil Bupati Kabupaten Lahat Widia Ningsih SH MH--

reformasi birokrasi, asn harus profesional                            lahat pos – wakil bupati kabupaten lahat widia ningsih sh mh menyebut korps pegawai republik indonesia (korpri) merupakan asn yang berperan dalam menggerakkan roda pemerintahan. terutama yang langsung bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat mulai dari pegawai di pendidikan, perizinan, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dan kesehatan. 
asn dilingkup kabupaten lahat membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. 
dikatakannya, bahwa memang di indonesia seperti khususnya di kabupaten lahat sudah banyak pegawainya. 
misalnya dalam satu dinas di organisasi perangkat daerah (opd) pemkab lahat jumlahnya ada yang mencapai 30 asn. 
padahal jumlah ini bisa saja dipersingkat dengan kekuatan 10 asn dengan tugas yang maksimal. sedangkan 20 asn sebagai pelengkap. 
“artinya kalau memang bisa dipersempit dengan tugas yang maksimal, bisa saja kita hemat anggaran dari total yang mencapai rp 1,1 triliun. tapi kan ini tidak terjadi di kabupaten kita saja, tapi juga di kabupaten lainnya,” sebutnya.
apalagi kekuatan pegawai bakal ditambah, adanya peraturan dari pusat yang mengharuskan 2.000 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (pppk) di lahat untuk diangkat.
jumlah yang cukup banyak ini artinya pelayanan kepada masyarakat harus lebih di optimalkan. 
korpri sebagai wadah asn harus mampu untuk terus berinovasi. birokrasi yang baik akan bermuara memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. 
“nantinya diharapkan dengan banyaknya pegawai yang ada di kabupaten lahat, maka birokrasi semakin baik, sehingga terjadi reformasi terhadap pembaharuan yang mengikuti pekembangan zaman,” ujarnya.
zaman sekarang yang serba digitalisasi, sains dan teknologi, diharapkan terjadinya good governance di kabupaten lahat. artinya transparan baik dari asn maupun pemerintah daerah. transparansi untuk menggerakkan roda-roda birokrasi yang ada di kabupaten lahat. sehingga terciptanya pelayanan publik yang bagus. one stop service (pelayanan terpadu satu pintu).
“adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena ada masyarakat. kalau tak ada masyarakat, saya tidak mau jadi wakil bupati. karena ada rakyat yang memilih, maka kita mengembankan tugas untuk melayani masyarakat. itulah yang diharapkan kepada asn di lingkungan pemkab lahat dalam menjalankan roda pemerintahan lebih profesional,” ucapnya.
widia mengatakan pentingnya pemangkasan birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak berbelit-belit. seperti diantaranya pengurusan adminduk di dinas kependudukan catatan sipil (dukcapil) lahat. 
saat ini sudah ada inovasi pelayanan langsung kepada masyarakat diantaranya mobil jebol (jemput bola) sehingga lebih efektif dan mudah terjangkau.
“tapi kendalanya memang mobilnya dengan fasilitas terbatas. jadi dengan sdm yang sudah cukup, kita harus melengkapi fasilitasnya baik mobilisasi dan demobilisasi, insyaallah pelayanan langsung ke kecamatan bisa dilakukan secara maraton, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi ke kota,” ujarnya.
belum lama ini telah dilakukan peletakan batu pertama revitalisasi plaza lematang menjadi mall pelayanan publik (mpp) sebagai upaya peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat.  di sana nantinya bakal banyak pelayanan publik seperti perizinan, disdukcapil, bpjs dan lain-lainnya.
“jadi untuk pelayanan ke desa-desa pelosok dilakukan secara bertahap. insyaallah kedepannya kita berikan fasilitas ke dukcapil. jadi semua fasilitasnya incloud semua dalam mobil pelayanan ini, sehingga aksesnya bisa bergerak ke mana-mana,” ujarnya.
kata widia, bahwa ini menjadi suatu bagian dari struktural pemerintah untuk melayani masyarakat yang prioritas. pemerintah kabupaten (pemkab) lahat kerap menerima masukan dari masyarakat agar dilakukan perbaikan insfrastruktur yang telah rusak termakan usia, seperti jalan negara dan provinsi. 
namun meski ada keterbatasan wewenang dalam infrastruktur, namun pemkab lahat akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“jadi ada kewenangan yang terbatas pada infrastruktur, seperti terhadap jalan negara, jalan provinsi itu yang tidak bisa dianggarkan pada anggaran pemerintah daerah lahat. kalau kita benarin, akan jadi temuan bpk,” ujarnya.
“jadi bukan tidak mau untuk membenahi jalan-jalan ini. tapi kewenangannya berbeda. cuma kita bisa mengusulkan dengan pemerintah yang berwenang pusat dan dengan provinsi tetap terus dilakukan sembari menunggu keputusannya,” ujarnya.
apalagi mengingat  tahun 2025 ini terjadi efisiensi di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) lahat, sementara jalan di kabupaten ditunda untuk perbaikan-perbaikan.
“karena dipangkas anggaran di kementerian. itu berpengaruh dengan infrastruktur kita," jelasnya.
selain itu dikatakannya, bahwa dalam peningkatan kualitas di bidang sains dan teknologi. kementerian pendidikan dan kebudayaan bakal membuat sekolah unggulan di lahat. 
"insyaallah dan semoga lahat kebagian, karena kuotanya terbatas. jadi sekolah unggulan itu dirancang anak-anak di seluruh indonesia bisa masuk sekolah unggulan itu. mempersiapkan mereka untuk pembekalan sain dan teknologi untuk perguruan tinggi yang lebih bagus. bisa di luar negeri, ataupun perguruan tinggi yang bagus di dalam negeri," paparnya. 
kata widia, bahwa korpri juga menjaga roda pemerintahan tetap berjalan dan menjadi motor penggerak pelayanan publik berkualitas.
korpri optimistis bersama-sama mampu menjawab tantangan, terus melayani masyarakat, memperkuat profesionalisme dan menjaga integritas dalam setiap langkah pengabdian,” 
menurutnya, korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. korpri berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
ia berharap adanya kenaikkan tunjangan tambahan pegawai (tpp) diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan menjadi penyemangat.
“alhamdullilah tpp naik, meski perlu dievaluasi kembali karena disahkan penjabat  (pj) sebelumnya, lantaran belum mengandung azas keadilan. jadi kita evaluasi kembali, yang mana ada beberapa eselon yang beban kerjanya berat itu naiknya sedikit. sedangkan ada beberapa asn yang beban kerjanya tidak cukup banyak, tapi naiknya signifikan besar,” jelasnya.
“kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah juga harus memberikan kontribusi yang lebih untuk asn. khususnya di bidang tpp ini dan diharapkan penyemangat untuk asn. supaya lebih giat bekerja cerdas, bekerja keras. dengan adanya ekstra pudding, maka perputaran reformasi birokrasi semakin baik,” tutupnya. (zki)