Ditetapkan Satu Tahun Skala Prioritas

ditetapkan satu tahun skala prioritas lapos, lahat - panitia khusus i, ii dan iii menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna v masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 dalam rangka membahas penetapan program pembentukan peraturan daerah kabupaten lahat tahun anggaran 2023, di gedung dprd lahat, senin 20 november 2023.    juru bicara panitia khusus (pansus) i dprd lahat, balkisri mengatakan bahwa perda dibentuk atas penyelenggara otonomi daerah dan tugas penjabaran perundang-undang yang lebih tinggi. program perda disusun dprd untuk jangka waktu satu tahun diputuskan dalam rapat paripurna. "oleh karena itu penyusunan program perda agar mempedomi peraturan uu berlaku," ujarnya.    dikatakannya, bahwa pembentukan perda yang baik harus berdasarkan peraturan undang-undang. pertama, kejelasan yang harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai. setiap jenis harus dibuat oleh lembaga peraturan yang berwenang. sesuai jenis dan materi pembuatan dengan harus memperhatian dan dapat dilaksanakan. "setiap peraturan uu harus perhatikan efektifitas ke masyarakat," ujarnya.    dikatakannya, bahwa daya guna uu dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat di masyarakat. setiap peraturan uu harus dengan bahasa hukum yang mudah dimengerti. yaitu dalam proses peraturan uu dengan pembahasan bersifat transparan serta raperda yang disusun atas perintah uu yang lebih tinggi.     "penyelenggara otonomi daerah dan aspirasi masyarakat, dalam rangka tertib administrasi dan diperlukan proses penyusunan perda lebih terarah. hal ini penting persiapan yang matang dan pengetahuan materi yang dimuat oleh perda dan bahasa yang baik dan mudah di pahami," bebernya.    lanjutnya bahwa sesuai produk hukum dan proses pembentukan perda serta proses penyusunan dan perencanaan yang prosesnya mendapatkan persetujuan. baik proses pengesahan oleh kepala daerah dan perda yang melibatkan masyarakat. "inilah hasil kunjungan pansus i dan kiranya menjadi bahan masukan kita semua," ujarnya dalam rapat paripurna.    jubir pansus ii dprd lahat hj yunani mengatakan bahwa dprd punya wewenang membahas bersama kepala daerah untuk tujuan bersama agar perda terwujud. pemerintah daerah dan tugas pembantuan menampung kondisi khusus penjabaran peraturan perundang-perundangan lebih tinggi.   "terutama dalam melakukan transformasi sosial yang mampu menjawabat perubahan dengan dasar hukum uu nomor 3 tahun 2023, nomor 12 tahun 2011 dan nomor 23 tahun 2014," tuturnya.    sambungnya, bahwa proses pembahasan program pembentukan perda sudah dibahas sebelumnya dan sudah dikonsultasi lembaga pemerintah dan skpd terkait.   "hasil pembahasan adalah badan pembentukan perda (bapemperda) dengan hasil instrumen yang disusun secara sistematis. pembentukan perda dilakukan per tahap disampaikan ke biro hukum kabupaten/kota, instansi vertikal," ujarnya.    "selanjutnya bagian hukum disampaikan melalui sekretaris daerah, kemudian badan pembentukan perda diteruskan pimpinan dprd, dan ditetapkan satu tahun skala prioritas," bebernya.    jubir pansus iii dprd lahat yudiansyah madarus mengatakan bahwa pihaknya telah mencermati program yang masuk yang disampaikan dari bupati. kesimpulannya, yakni berdasarkan indikator hasil pembahasan pansus iii dari usulan pemerintah daerah. "agar program pembentukan perda dapat diterima dengan mitra kerja dan penyusun pembentukan perda," tuturnya.    wakil bupati lahat h haryanto se mm menyampaikan terimakasih kepada dprd yang telah berkolaborasi dengan telah membahasnya. perda yang diusulkan yakni perda rencana pembangunan perumahan kawasan permukiman mengatur tentang hukum luasan permukiman baik lintas sektoral dan wilayah.    kedua, perda tentang penyusunan perangkat daerah yang mengatur nomemklatur pada penelitian dan pengembangan kabupaten lahat. ketiga, raperda perseroan hotel buki serelo (buser) alias bentuk dari perubahan hotel buser jadi perseroan. keeempat, raperda tentang penyertaan modol perseroan hotel buser lahat.    kelima, perda orkes band mengatur penyelenggara orgen tunggal, orkes band elektroknik dan non elektronik. keenam, perda keteriban umum, ketujuh, perda penyandang disabilitas yang jadi kewajiban pemerintah daerah dan tanggung jawab perlindungan hak disabilitas.     kedelapan, perda cadangan pangan daerah dan penyaluran cadangan pangan. kesembilan perda rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) 2025-2030, dan kesepuluh rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2025-2030.    "perda ini dalam rencana pembangunan dan menbawa lahat makin bercahaya. terimakasih kepada pimpinan atas kerjasama yang baik, raperda ini menjadi penyempurna," ujarnya. (zki

Tag

• # rapat
• # paripurna

Share

• 
• 
• 
• 
•