Bupati Bursah Komitmen Benahi Desa dan Perkuat PAD

KORANLAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Lahat menegaskan komitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan meski menghadapi terbatasnya fiskal pada tahun ini. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Lahat Bursah Zarnubi dalam rapat bersama DPRD yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Bupati, dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD menjadi landasan penting untuk menggerakkan program strategis, khususnya pembangunan desa yang selama ini masih tertinggal. 

“Kita ingin desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah kemunduran dan kemiskinan, melainkan pusat pertumbuhan baru,” ujar Bupati saat menghadiri penutupan Rapat Paripurna ke 2 DPRD masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 dalam rangka membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lahat tahun anggaran 2025.

Kata Bursah, pemerintah daerah juga akan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan memaksimalkan potensi pajak seperti disektor pariwisata, mengawasi aktivitas perkebunan besar yang belum memenuhi kewajiban, hingga memastikan perusahaan-perusahaan besar memberikan hak plasma kepada masyarakat.

“PAD harus ditingkatkan. Tidak boleh ada lahan puluhan tahun yang tidak membayar pajak,” katanya.

BACA JUGA:Lemang Lahat, Cita Rasa Tradisional yang Tetap Terjaga

BACA JUGA:Rapat Koordinasi Pengamanan Unjuk Rasa Sengketa Lahan di Lahat

Di sektor pertanian, Bupati menyoroti produktivitas kopi di Lahat jika dibandingkan dengan Vietnam. Ia mendorong adanya studi banding agar petani lokal dapat meningkatkan hasil panen. “Kita harus belajar kenapa Vietnam bisa menghasilkan 6 kilogram per pohon, sementara kita hanya 1 kilogram. Ini soal manajemen dan keberanian melakukan terobosan,” ujarnya.

Selain fokus pada ekonomi daerah, Bupati juga menyampaikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan Pemkab Lahat bersama masyarakat akan menggelar doa dan solidaritas yang akan mendatang dengan melibatkan ribuan santri.

Bupati menegaskan kembali pentingnya efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat dalam setiap kebijakan.

“Pemerintah daerah hadir untuk membela kepentingan masyarakat. Kita tidak boleh lagi membiarkan desa-desa tertinggal. Pembangunan harus merata dan menyentuh pelayanan dasar,” tutupnya.