Wabup Lahat Lantik Pejabat Baru, Tegaskan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

KORANLAPOS.COM – Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MM, melantik sejumlah pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Pelantikan berlangsung di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Senin 11 Agustus 2025 dan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para kepala perangkat daerah.

Pejabat yang dilantik antara lain:

1. Aristoteles SH MH – Kepala Bagian Sumber Daya Alam
2. Ananta ST MT – Sekretaris BPBD Lahat
3. Awang Wahyudi SSos MM – Kepala Bidang Perdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial
4. Imam Santosa SSTP MSi – Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM
5. Anggi Putra SE – Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM
6. Yossy Yolanda SKM – Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan
7. Yusrin Angraini SE – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama BKPSDM
8. Haryanto SAP – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama BKPSDM

BACA JUGA:Wabup Lahat Sidak Puskesmas, Tegaskan Vaksin Rabies Gratis Tanpa Biaya

BACA JUGA:Kopi Sumsel, Cerita Rasa di Cangkir Wabup

Selain itu, sejumlah pejabat juga dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt), di antaranya:

1. Agus Supriadi SE – Plt Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian
2. Mahendra Ike Saputra SE MM – Plt Kepala Bagian Perlengkapan Setda
3. Jon Heriyansyah SE MM – Plt Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4. Indra Buana SH MH – Plt Kepala Bagian Hukum Setda

Dalam sambutannya, Wabup Widia Ningsih menegaskan bahwa pelantikan ini bukan berarti kinerja pejabat sebelumnya buruk, melainkan bagian dari penyesuaian organisasi dan pembentukan tim kerja yang solid.

“Ke depan akan ada mutasi terhadap 100 ASN. Ini hak prerogatif pimpinan, dan jangan sampai menimbulkan konflik internal. Pelantikan harus dimaknai sebagai upaya memperkuat organisasi demi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Wabup juga menyoroti kondisi birokrasi Lahat yang dinilainya gemuk. Ia menyebut akan mengajukan penataan pegawai paruh waktu untuk mengefektifkan anggaran dan kinerja, mengingat beban belanja pegawai yang sangat besar.

Dalam aspek pelayanan publik, Wabup meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan kinerja, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti RSUD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurutnya, stigma negatif terhadap pelayanan harus dihapus dengan perbaikan yang nyata.

Ia juga mendorong penggunaan inovasi digital, seperti sistem antrean daring, e-kinerja, dan laporan kinerja yang transparan. Pejabat diminta responsif terhadap arahan pimpinan dan mampu berkolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan, termasuk visi menuju Indonesia Emas 2045.

“Komunikasi yang baik dengan semua pihak sangat penting. Manfaatkan tenaga PPPK, termasuk untuk layanan jemput bola di Disdukcapil. Mari bekerja profesional, kondusif, dan saling mendukung demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya.