Masa Depan Lahat Dimulai di Paripurna Ini: RPJMD Baru Disusun, Targetnya Nyata

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Senin , 04 Aug 2025 - 18:01

Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih menyampaikan pandangan eksekutif dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kabupaten Lahat, Senin (4/8/2025).-Koranlapos.com-Zaki / Lahat Pos

masa depan lahat dimulai di paripurna ini: rpjmd baru disusun, targetnya nyata                            lahat, koranlapos.com - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lahat menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025, senin 4 agustus 2025, dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten lahat tahun 2025–2029. dokumen ini akan menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
rapat paripurna tersebut dipimpin oleh unsur pimpinan dprd dan dihadiri oleh seluruh fraksi serta jajaran forkopimda dan organisasi perangkat daerah (opd). pemerintah kabupaten lahat diwakili langsung oleh wakil bupati widia ningsih, yang menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum dari fraksi-fraksi dprd terhadap draf rpjmd.
jawaban pemkab atas pandangan fraksi dprd
dalam kesempatan itu, wakil bupati menyampaikan apresiasi atas masukan, kritik, dan dukungan yang telah disampaikan oleh semua fraksi. ia menyatakan bahwa seluruh catatan fraksi menjadi bagian penting dalam penyusunan rpjmd agar lebih realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh fraksi dalam memberikan catatan strategis. ini menjadi cerminan bahwa proses perencanaan pembangunan di kabupaten lahat bersifat partisipatif, terbuka, dan inklusif," kata widia saat pidatonya di gedung dprd lahat.
baca juga:bahas raperda rpjmd 2025–2029
baca juga:wakil bupati: rpjmd bukan sekadar dokumen, tapi tanggung jawab masa depan
widia juga menyampaikan permohonan maaf mewakili bupati kabupaten lahat bursah zarnubi, yang tidak dapat hadir karena menerima kunjungan dari kepala daerah lain di waktu bersamaan.
penyusunan berbasis data dan partisipasi publik
ia menjelaskan bahwa dokumen rpjmd yang tengah disusun tidak dibuat secara terburu-buru, melainkan melalui berbagai tahapan analisis dan konsultasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam permendagri nomor 86 tahun 2017. mulai dari pengumpulan data sektoral, pengkajian indikator makro dan mikro pembangunan, hingga pelaksanaan forum konsultasi publik dan musrenbang di tingkat desa dan kecamatan.
"kami memastikan bahwa pendekatan bottom-up tetap menjadi prinsip dasar dalam perencanaan. rpjmd ini bukan hanya hasil teknokratis birokrasi, tetapi cerminan aspirasi kolektif masyarakat lahat," ujar widia.

ia menambahkan, penyusunan dokumen dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah, tantangan global, dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (rpjpn) serta program strategis nasional (psn).
baca juga:rpjmd jadi arah pembangunan 
tantangan kemiskinan dan upaya pengentasan
salah satu isu utama yang disorot dalam rpjmd adalah tingginya angka kemiskinan di kabupaten lahat. berdasarkan data badan pusat statistik (bps), angka kemiskinan per 2024 masih berada di kisaran 14,14 persen, tertinggi kedua di provinsi sumatera selatan.
“kami akui bahwa ini tantangan besar. karena itu, rpjmd memuat program terpadu untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk penguatan program padat karya, bantuan usaha mikro, dan pelatihan keterampilan berbasis desa,” terang widia.
ia menambahkan bahwa intervensi akan difokuskan kepada kelompok rentan, khususnya rumah tangga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk optimalisasi program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
pengangguran, ketimpangan, dan arah pembangunan ekonomi
di sektor ketenagakerjaan, widia menyoroti bahwa pengangguran terbuka masih cukup tinggi. oleh sebab itu, arah pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan sektor unggulan seperti pertanian, umkm, dan pariwisata.
“kami berkomitmen untuk mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal. investasi yang masuk ke lahat harus mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan,” kata dia.

untuk mewujudkan hal itu, pemkab lahat akan mempercepat reformasi layanan investasi dan integrasi sistem perizinan. salah satu inisiatif yang akan diperkuat adalah pengembangan mal pelayanan publik (mpp) dan digitalisasi pelayanan perizinan melalui sistem oss.
peningkatan spbe dan transformasi digital
dalam kesempatan tersebut, widia juga menyinggung rendahnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) di kabupaten lahat. pemkab lahat tercatat memiliki skor spbe yang masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di sumsel.
"kami tengah menyusun roadmap percepatan transformasi digital, bekerja sama dengan tenaga ahli dan konsultan teknologi informasi. prioritas kami adalah integrasi data antar-opd dan layanan publik yang efisien berbasis digital," jelas widia.
langkah ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses pelayanan, serta mendukung gerakan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
isu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
dalam menjawab pandangan fraksi demokrat, pan, nasdem, dan pkb, widia juga menguraikan langkah strategis dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan layanan kesehatan primer menjadi prioritas utama.
“kami ingin memastikan bahwa setiap anak di kabupaten lahat mendapat akses pendidikan yang layak dan berkualitas, dan setiap keluarga bisa menjangkau layanan kesehatan tanpa hambatan geografis,” ujar widia.
di sektor infrastruktur, pemkab juga merencanakan pembangunan konektivitas antarwilayah untuk mendorong distribusi hasil pertanian dan perdagangan antar-kecamatan.
sinkronisasi dengan apbd dan rpjmd
penyusunan rpjmd juga disebut sudah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) tahunan dan arah kebijakan anggaran dalam apbd. widia menyampaikan bahwa setiap program dan kegiatan akan dirancang berbasis kinerja dengan indikator terukur, guna memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“kami memastikan bahwa prinsip money follow program, bukan sekadar money follow function, akan diterapkan,” tegasnya.
harapan dan komitmen
widia menutup jawaban pemerintah dengan menyampaikan harapan agar semua pihak mendukung proses perumusan rpjmd ini hingga menjadi peraturan daerah. ia mengajak semua fraksi untuk terus berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"rpjmd ini adalah kontrak sosial kita kepada rakyat lahat. mari kita kawal bersama agar dokumen ini benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan pro-rakyat," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Lahat Pos Edisi Selasa 5 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan