Masa Depan Lahat Dimulai di Paripurna Ini: RPJMD Baru Disusun, Targetnya Nyata

Ia menambahkan bahwa intervensi akan difokuskan kepada kelompok rentan, khususnya rumah tangga yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5. Pemerintah daerah juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait untuk optimalisasi program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pengangguran, Ketimpangan, dan Arah Pembangunan Ekonomi

Di sektor ketenagakerjaan, Widia menyoroti bahwa pengangguran terbuka masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, arah pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata.

“Kami berkomitmen untuk mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal. Investasi yang masuk ke Lahat harus mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan,” kata dia.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemkab Lahat akan mempercepat reformasi layanan investasi dan integrasi sistem perizinan. Salah satu inisiatif yang akan diperkuat adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan digitalisasi pelayanan perizinan melalui Sistem OSS.

Peningkatan SPBE dan Transformasi Digital

Dalam kesempatan tersebut, Widia juga menyinggung rendahnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lahat. Pemkab Lahat tercatat memiliki skor SPBE yang masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Sumsel.

"Kami tengah menyusun roadmap percepatan transformasi digital, bekerja sama dengan tenaga ahli dan konsultan teknologi informasi. Prioritas kami adalah integrasi data antar-OPD dan layanan publik yang efisien berbasis digital," jelas Widia.

Langkah ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses pelayanan, serta mendukung gerakan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Isu Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur

Dalam menjawab pandangan Fraksi Demokrat, PAN, NasDem, dan PKB, Widia juga menguraikan langkah strategis dalam pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan layanan kesehatan primer menjadi prioritas utama.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten Lahat mendapat akses pendidikan yang layak dan berkualitas, dan setiap keluarga bisa menjangkau layanan kesehatan tanpa hambatan geografis,” ujar Widia.

Di sektor infrastruktur, Pemkab juga merencanakan pembangunan konektivitas antarwilayah untuk mendorong distribusi hasil pertanian dan perdagangan antar-kecamatan.

Sinkronisasi dengan APBD dan RPJMD

Penyusunan RPJMD juga disebut sudah diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahunan dan arah kebijakan anggaran dalam APBD. Widia menyampaikan bahwa setiap program dan kegiatan akan dirancang berbasis kinerja dengan indikator terukur, guna memastikan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Kami memastikan bahwa prinsip money follow program, bukan sekadar money follow function, akan diterapkan,” tegasnya.

Harapan dan Komitmen

Widia menutup jawaban pemerintah dengan menyampaikan harapan agar semua pihak mendukung proses perumusan RPJMD ini hingga menjadi peraturan daerah. Ia mengajak semua fraksi untuk terus berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"RPJMD ini adalah kontrak sosial kita kepada rakyat Lahat. Mari kita kawal bersama agar dokumen ini benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan pro-rakyat," ujarnya.