Kemensos Terapkan Standar Baru : DTSEN Resmi Jadi Sumber Data Tunggal Penyaluran Bansos

Reporter: Tiara Lahat Pos |

Editor: Zaki |

Senin , 30 Jun 2025 - 17:44

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dina Ardhy S Mn.-Tiara -Koranlapos.com

kemensos terapkan standar baru : dtsen resmi jadi sumber data tunggal penyaluran bansos                            koranlapos.com - kementerian sosial (kemensos) republik indonesia telah resmi memberlakukan data terpadu sistem ekonomi nasional (dtsen) sebagai satu-satunya sumber data acuan untuk seluruh program penyaluran bantuan sosial (bansos). 
kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan data tunggal yang lebih akurat dan terintegrasi, sejalan dengan perintah langsung dari presiden prabowo subianto.
kepala dinas sosial kabupaten lahat, eqman mulyadi, s sos, melalui kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, dina ardhy, s mn, menjelaskan bahwa dtsen kini telah sepenuhnya terintegrasi dalam aplikasi sik-ng kemensos. hal ini menandai babak baru dalam pengelolaan data penerima bansos di indonesia.
"dtsen sudah masuk sekarang di aplikasi sik-ng, kalau perintah dari pak presiden, sudah jadi satu-satunya sumber data untuk penyaluran bansos,” jelasnya.
baca juga:jembatan muara lawai ambruk : 4 dump truk terperosok
baca juga:menilik eksotisme megalitikum lahat : menjelajahi jejak peradaban kuno yang penuh misteri
dina menjelaskan bahwa dtsen bukanlah data yang berdiri sendiri, melainkan gabungan dari tiga sumber data pokok awal yang sudah ada. 
"di awal ini dtsen itu adalah gabungan dari tiga data pokok awal, yaitu dtks dari kemensos, reksosek dari bps, dengan data p3ke (penanggulangan kemiskinan ekstrem) dari kemenko pmk," paparnya.
ketiga data tersebut dilebur menjadi satu basis data yang komprehensif, menghasilkan dtsen yang kini menjadi data tunggal patokan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bansos.
perubahan signifikan dalam dtsen terletak pada sistem klasifikasi penerima bantuan yang kini menggunakan desil. jika sebelumnya dtks menggunakan status seperti dtks-b, kini dtsen langsung membagi masyarakat dalam desil-desil ekonomi.
 
"kalau di dtsen ini dia langsung dibagi per desil," tuturnya.
ini artinya, setiap program bantuan sosial memiliki batas desil tertentu bagi penerimanya:
 • program keluarga harapan (pkh): untuk desil 1 sampai desil 4.
 • bantuan sembako: untuk desil 1 sampai desil 5.
 • pbi-jk (penerima bantuan iuran jaminan kesehatan): untuk desil 1 sampai desil 5.
 • program atensi: untuk desil 1 sampai desil 5.
menurut dina, masyarakat yang masuk dalam desil 6 ke atas secara umum dianggap tidak berhak menerima bantuan sosial apapun. namun, ada pengecualian khusus untuk bantuan kesehatan.
"desil 6 ke atas itu sudah dianggap tidak boleh mendapat bantuan-bantuan apapun kecuali bantuan kesehatan ketika memang dia punya penyakit yang berisiko untuk mengubah stabilitas ekonominya," terangnya.
ia mencontohkan, seseorang yang berada di desil 6 namun menderita diabetes dan harus berobat rutin, masih dimungkinkan mendapatkan bantuan kesehatan karena kondisi tersebut dapat merusak stabilitas ekonominya. kebijakan ini berlaku berdasarkan data yang dirilis pada bulan mei.
dina juga menjelaskan posisi dinas sosial di daerah terkait pengelolaan data dtsen. untuk saat ini, pihak provinsi maupun kabupaten hanya bersifat menerima data yang sudah ditetapkan oleh kemensos.
"siapapun yang bisa masuk di dalam itu untuk sekarang kita cuma bisa nerima data, belum ada kewenangan di provinsi ataupun kabupaten untuk menghapus ataupun mengusulkan khusus untuk bantuan sosial," tegasnya.
baca juga:umkm lahat raup berkah : pelantikan p3k di lapangan ex-mtq
baca juga:racikan tanaman obat daun pepaya dan temulawak : solusi alami untuk pencernaan sehat 
meski demikian, dina mengakui bahwa data adalah hal yang dinamis dan pasti ada kemungkinan perubahan di masa mendatang. 
"tapi ke depan pasti ada perubahan data itu pasti akan dimungkinkan, cuman kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari kemensos," imbuhnya.
sebagai sebuah barang baru, dtsen dan segala aturannya masih dalam tahap penyesuaian. dina berharap ke depannya akan ada mekanisme, yang lebih jelas untuk usul dan sanggah bagi penerima bantuan sosial.
"karena kan yang namanya data itu tidak pasti 100% sesuai kenyataan, cuman data inilah yang jadi patokan kita. tapi bukan berarti data ini pasti benar, nah di kenyataannya kita masih akan memungkinkan ketemu yang tidak sesuai itu pasti ada," kata dina.
integrasi dtsen ini menjadi langkah besar pemerintah dalam mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. "meskipun tantangan adaptasi dan penyempurnaan data masih menanti di masa mendatang," sampaiannya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Lahat Pos Edisi Selasa 1 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan