Dekopinda Lahat Ungkap Tantangan Pembentukan KopDes : Mendasar Hingga Serius

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Senin , 19 May 2025 - 14:59

Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Lahat, M Maulana--

Lahat Pos - Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Lahat menilai bahwa pembentukan koperasi merah putih di Bumi Seganti Setungguan akan menghadapi beberapa tantangan yang mendasar hingga serius.

Dekopinda Kabupaten Lahat M Maulana mengatakan bahwa prinsip dasar koperasi dibentuk adalah asas kebersamaan, kesetaraan, demokrasi, idependen dan mandiri serta menghadirkan kesejahteraan bersama.

Pembentukan koperasi tentunya berpedoman dengan regulasi yang diatur oleh Undang-undang.

"Salah satu syarat didirikan koperasi desa jumlah penduduknya 500 jiwa minimal. Lalu untuk anggota 10-20 orang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992," sampaian M Maulana purnawirawan Polri.

Dirinya mengaku koperasi tidak boleh asal jadi alias tanpa mengikuti aturan UU. Ia pun menyoroti Kopdes yang dibentuk melalui musyawarah desa (Musdes) diantaranya banyak desa luput dari undangan orang-orang yang mengerti koperasi.

"Dapat laporan bahwa orang lama berkecimpung di koperasi meski belum maju, tapi tak diundang dalam Musdes. Tak diajak berembuk, padahal tak minta apa-apa, hanya ingin Kabupaten Lahat semakin baik," ujarnya.

Dikatakannya, bahwa koperasi desa paling penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Harusnya yang paling menguasai koperasi yaitu dinas terkait ikut andil memantau jalannya proses pembentukan koperasi.

"Musdes berjalan, tapi banyak tak diundang. Lalu diambil kesimpulan oleh beberapa desa, ialah sanak familinya yang jadi pengurus koperasi. Padahal kan ada masyarakat dan orang-orang lama berkecimpung di perkoperasian," ujarnya.

Menurutnya, selain itu dalam koperasi paling penting ada pengawasan atau orang yang pakar dan paham di bidang ini.

Pemahaman koperasi tidak sekedar dibentuk saja. Ibaratkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari anggaran dana desa yang digaungkan sejak dulu, buktinya banyak tak berjalan.

"Dulu pada order baru Kabupaten Lahat pernah membentuk 500 Koperasi Unit Desa (KUD), kini sudah sedikit. Jadi intinya koperasi jangan sampai berpotensi bubar," ujarnya.

Dikatakannya, pemahaman Rapat Anggota Tahunan (RAT) inilah yang paling penting. Dinas Koperasi dan Dewan Pengawas (Denwas) harus digandeng.

Jika anggota belum diedukasi, maka rasa memiliki terhadap koperasi rendah akhirnya tidak ada pengawasan pengelolaan koperasi oleh anggota.

Dikatakan M Maulana, Instruksi membentuk adalah sudah merupakan implementasi daripada pasal 33 khususnya ayat 1 UU 1945.

dekopinda lahat ungkap tantangan pembentukan kopdes : mendasar hingga serius                            lahat pos - dewan koperasi indonesia daerah (dekopinda) kabupaten lahat menilai bahwa pembentukan koperasi merah putih di bumi seganti setungguan akan menghadapi beberapa tantangan yang mendasar hingga serius.
dekopinda kabupaten lahat m maulana mengatakan bahwa prinsip dasar koperasi dibentuk adalah asas kebersamaan, kesetaraan, demokrasi, idependen dan mandiri serta menghadirkan kesejahteraan bersama.
pembentukan koperasi tentunya berpedoman dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang. 
"salah satu syarat didirikan koperasi desa jumlah penduduknya 500 jiwa minimal. lalu untuk anggota 10-20 orang diatur dalam uu nomor 25 tahun 1992," sampaian m maulana purnawirawan polri.
dirinya mengaku koperasi tidak boleh asal jadi alias tanpa mengikuti aturan uu. ia pun menyoroti kopdes yang dibentuk melalui musyawarah desa (musdes) diantaranya banyak desa luput dari undangan orang-orang yang mengerti koperasi. 
"dapat laporan bahwa orang lama berkecimpung di koperasi meski belum maju, tapi tak diundang dalam musdes. tak diajak berembuk, padahal tak minta apa-apa, hanya ingin kabupaten lahat semakin baik," ujarnya. 
dikatakannya, bahwa koperasi desa paling penting adalah sumber daya manusia (sdm). harusnya yang paling menguasai koperasi yaitu dinas terkait ikut andil memantau jalannya proses pembentukan koperasi. 
"musdes berjalan, tapi banyak tak diundang. lalu diambil kesimpulan oleh beberapa desa, ialah sanak familinya yang jadi pengurus koperasi. padahal kan ada masyarakat dan orang-orang lama berkecimpung di perkoperasian," ujarnya. 
menurutnya, selain itu dalam koperasi paling penting ada pengawasan atau orang yang pakar dan paham di bidang ini.
pemahaman koperasi tidak sekedar dibentuk saja. ibaratkan badan usaha milik desa (bumdes) dari anggaran dana desa yang digaungkan sejak dulu, buktinya banyak tak berjalan. 
"dulu pada order baru kabupaten lahat pernah membentuk 500 koperasi unit desa (kud), kini sudah sedikit. jadi intinya koperasi jangan sampai berpotensi bubar," ujarnya. 
dikatakannya, pemahaman rapat anggota tahunan (rat) inilah yang paling penting. dinas koperasi dan dewan pengawas (denwas) harus digandeng.
jika anggota belum diedukasi, maka rasa memiliki terhadap koperasi rendah akhirnya tidak ada pengawasan pengelolaan koperasi oleh anggota.
dikatakan m maulana, instruksi membentuk adalah sudah merupakan implementasi daripada pasal 33 khususnya ayat 1 uu 1945.
nah, tetapi proses membentukannya jangan instruktif. harus serahkan kepada rakyat yang membutuhkan. misalnya di sebuah daerah, mereka di sana kebanyakan petani. maka di situ adalah koperasi pertanian. sekalipun bernama merah putih. di daerah tersebut kebanyakan peternak ataupun perikanan. maka yang dibutuhkan oleh koperasi peternakan atau perikanan.
"karena prinsip membentuk koperasi adalah ada kebutuhan yang sama, ada kepentingan yang sama, ada tantangan yang sama yang tidak bisa dilakukan secara sendiri," ujarnya. 
sambungnya, bahwa menghadirkan dan membentuk koperasi ini, agar bisa memenuhi kebutuhannya, dan bisa memenuhi dan mengatasi tantangannya serta bisa memenuhi kebersamaannya. mencapai cita-citanya untuk kemakmuran bersama.
"itu hakikat koperasi. nah karena itu, maka yang paling penting di sini adalah ketika koperasi sudah terbentuk, maka tidak boleh instruktif dalam pelaksananya. tapi harus pemerintah memberikan alokasi ekonomi yang adil," jelasnya. 
seraya bahwa alokasi ekonomi. bukan alokasi modal. artinya ada alokasi ekonomi, modal akan mengikut. 
"jangan alokasi modal dulu, baru alokasi ekonomi. karena kalau alokasi modal, belum tentu dikasih alokasi ekonomi. tapi ketika alokasi ekonomi yang adil untuk koperasi, maka pasti modal mengikut," sampainnya. 
misalnya. ketika koperasi diminta untuk membeli gabah beras, maka siapapun seperti bank pasti bisa membiayakan karena ada alokasi ekonomi. yang selama ini, koperasi itu tidak mendapatkan keadilan dari sisi alokasi ekonomi. 
"nah itulah kemudian, instruksi bapak presiden ini adalah suatu yang sangat tepat sekali dari sisi penjelmaan implementasi ekonomi konstitusi. tetapi pembentukannya, jangan instruktif," ujarnya. (*)