BPS Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Empat Lawang kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik--
LAPOS, Empat Lawang - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Empat Lawang kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun statistik sektoral yang andal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Madani, Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang, Kamis (24/4/2025).
Kepala BPS Empat Lawang, Lasdiarso, melalui Kepala Bagian Umum BPS Empat Lawang, Novi Irawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BPS dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Pelayanan publik adalah cerminan dari kualitas birokrasi pemerintahan. Karena itu, BPS berkomitmen mewujudkan pelayanan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui perbaikan berkelanjutan serta penyediaan data yang akurat dan terpercaya," kata Novi.
Kegiatan ini lanjut Novi, juga merupakan langkah strategis dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dalam forum ini juga, BPS mengajak seluruh OPD di Kabupaten Empat Lawang untuk memperkuat koordinasi, mulai dari proses pengumpulan, validasi, hingga pemanfaatan data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Kami sadar, statistik sektoral yang berkualitas hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan antar-perangkat daerah," ujarnya.
Forum Konsultasi Publik ini juga menjadi sarana bagi BPS untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bappeda dan Litbang, Diskominfo, hingga masyarakat umum, guna terus menyempurnakan kualitas layanan publik.
Sebagai informasi, BPS Empat Lawang saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang diawali dengan kegiatan updating pada tahun 2025.
Sensus ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar sensus ini berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas," ungkapnya. (smt)