LAPOS - Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 sehingga pesta demokrasi bisa berjalan aman dan damai menjadi sorotan. Hal itu seiring dengan maraknya dugaan pelanggaran dan intearvensi aparat.
Aspek netralitas tersebut menjadi poin krusial saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Polri kemarin (15/11). Agenda raker membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024, termasuk anggarannya. Sejatinya rapat mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, Sigit tidak hadir dan diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen Pol M. Fadil Imran.
Ketidakhadiran Kapolri tersebut sempat dipertanyakan anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di awal rapat. Bahkan, dia mengusulkan rapat ditunda menunggu Kapolri hadir. ”Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,” tegas anggota Fraksi PDIP itu di ruang Komisi III DPR, kompleks parlemen Senayan.
Sebagai pimpinan rapat, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyebutkan, kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Meski begitu, dia berharap Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan bahwa netralitas Polri dalam mengawal pemilu sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut memasuki tahap kampanye. ”Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,” ujarnya.
Anggota komisi III Yakobus Jacki Uly menambahkan, netralitas Polri juga penting untuk menghadapi isu-isu sensitif. Di antaranya ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks. Apalagi, kejahatan siber saat ini makin canggih sehingga harus dihadapi dengan persiapan yang baik. Mulai kesiapan sumber daya manusia hingga logistik.
Sementara itu, Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran mengatakan, pihaknya datang bersama seluruh jajaran Polri yang mewakili seluruh fungsi kepolisian. Khususnya terkait dengan Operasi Mantap Brata. Mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan operasi, hingga penegakan hukum. ”Jadi, yang datang ini semua dari fungsi kepolisian,” ujarnya.
Terkait netralitas, Fadil mengatakan, isut tersebut selalu mengemuka dalam pelaksanaan kegiatan pemilu. Kapolri, kata dia, telah menerbitkan Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor: ST/2407/X/Huk.7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang menggarisbawahi profesionalisme dan netralitas Polri dalam rangka menyambut tahapan Pemilu 2024.
Dilansir dari Radar Madiun, Kapolri Jenderal Sigit menegaskan netralitas aparat dalam pemilu. Menurut dia, hal utama yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan pemilu tahun depan adalah memastikan pelaksanaan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Posisi aparat berstatus netral dan fokus pada pengamanan. ”Ini sudah sering saya sampaikan bahwa Polri tugasnya melaksanakan kegiatan rangkaian tahapan pengamanan pemilu,” ujarnya setelah memimpin Gerakan Penanaman Sepuluh Juta Pohon Bersama Polri di halaman GOR Pangeran Timur, Kabupaten Madiun, kemarin.
Polri, lanjut Sigit, menjadi salah satu elemen instansi yang turut melaksanakan rangkaian tahapan. Utamanya dalam pengamanan demi menyukseskan gelaran pesta demokrasi. (*)