Inilah Penjelasan Pemkab Empat Lawang Soal Defisit Anggaran Rp 227 Miliar

Foto : Dok / Lapos Iwan Mike Wijaya--

LAPOS, Empat Lawang - Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang. Terjadi defisit anggaran sebesar Rp 227 Miliyar.

Defisit anggaran tersebut, disebabkan oleh target Penerimaan Daerah tahun 2023 tidak mencapai target (tunda bayar).

Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin, melalui Kepala BPKAD Iwan Mike Wijaya, mengatakan, pada akhir bulan Desember 2023 lalu, Pemkab Empat Lawang menantikan dana transfer dari pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk melakukan pembayaran.

Baca Juga : Dalam Sepekan 24 Saluran Air Sudah Ditertibkan di Empat Lawang, Karena ini

"Dana dari pusat dengan asumsi DBH Tambahan tahun 2023 sebesar Rp 50 Milyar dan asumsi DBH Kurang Bayar sebesar Rp 68 Milyar," kata Iwan Mike.

Dana tersebut dijelaskannya, pada tahun 2023 tidak disalurkan secara tunai ke Kas daerah (Kasda) Pemkab Empat Lawang. melainkan secara Treasury Deposit Facility ( TDF) sebesar Rp 85.856.182.000 dan dapat dicairkan di tahun 2024.

"Dari asumsi Rpb118 Miliyar, DBH tambahan maupun DBH Kurang Bayar yang dijadikan TDF sebesar Rp 85.856.182.000 Miliyar dan selisih DBH akan disesuaikan di tahun 2024," ujarnya.

Selain itu dijelaskannya, pada tahun 2023 juga terdapat dana yang tidak terealisasi dari Pemprov Sumsel seperti dana bagi hasil dan bantuan keuangan bersifat khusus kurang lebih sebesar Rp 65 Milyar.

"Untuk Dana Bagi Hasil tahun 2023 dari Pemprov Sumsel dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahun 2023 sudah dibayar oleh pihak Pemprov Sumsel di tahun 2024 ini," jelasnya.

Dia juga menambahkan, dari total target penerimaan daerah tahun anggaran 2023, adanya sumber penerimaan yang tidak mencapai target. 

Jadi untuk asumsi pendaptan di tahun 2023 adalah Rp 118.000.000.000 Miliyar ditambah Rp 65.000.000.000 Miliyar, itu sama dengan Rp 183.000.000.000 Miliyar.

"Selisih defisit Rp 227.000.000.000 - Rp 183.000.000.000 adalah Rp 44.000.000.000 Miliyar. Ini dikarenakan PAD yang tidak terealisasi," ungkapnya. (smt)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan