Bupati Empat Lawang Coret Anggaran Mobil Dinas, Prioritaskan BPJS Warga

Pemkab Empat Lawang mengalokasikan Rp10 miliar untuk melunasi tunggakan iuran BPJS, hasil pengalihan dari anggaran mobil dinas.-Koranlapos.com-Sumantri
KORANLAPOS.COM, Empat Lawang – Kepemimpinan yang menempatkan rakyat sebagai prioritas kembali ditunjukkan Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad.
Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga Ketua KAGAMA Sumsel dan Ketua KAHMI Sumsel ini mengambil langkah berbeda. Ia memutuskan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Empat Lawang.
Alih-alih menambah fasilitas, Joncik memilih menggunakan mobil pribadinya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Anggaran yang semestinya dipakai untuk kendaraan baru dialihkan ke sektor kesehatan, khususnya untuk membayar tunggakan iuran BPJS masyarakat.
Pada tahap awal, Pemkab Empat Lawang mengalokasikan Rp10 miliar untuk melunasi kewajiban BPJS. Dengan dana tersebut, ribuan warga kembali bisa mengakses layanan kesehatan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh tunggakan dapat diselesaikan pada September ini.
“Ya, benar. Kami menghapus anggaran pengadaan mobil dinas, baik untuk bupati, wakil bupati, maupun pejabat lainnya. Kami fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan kesehatan, termasuk pembayaran BPJS. Untuk keperluan dinas, saya pakai mobil pribadi, tidak masalah,” ujar Joncik.
BACA JUGA:Polres Empat Lawang Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H
BACA JUGA:Kapolres Empat Lawang Pimpin Sertijab Pejabat Baru
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan seorang pemimpin terhadap kebutuhan dasar warganya. Pihak rumah sakit dan tenaga medis pun menyambut positif tambahan anggaran yang diyakini akan berdampak pada peningkatan pelayanan pasien.
Meski demikian, pengamat mengingatkan perlunya pengelolaan anggaran kesehatan yang transparan dan tepat sasaran. Konsistensi dalam menjaga semangat pro-rakyat juga dinilai menjadi kunci keberlanjutan kebijakan semacam ini.
Keputusan Joncik Muhammad memberi pesan kuat bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari fasilitas yang dimiliki, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat.