Pemkab Lahat Siapkan Mutasi 100 ASN, Wabup: Bagian dari Penyegaran dan Peningkatan Pelayanan Publik

KORANLAPOS.COM – Rotasi jabatan kembali mewarnai lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam pelantikan delapan pejabat baru yakni empat pejabat administrator dan empat pejabat fungsional, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, menegaskan bahwa mutasi adalah hal wajar dalam dinamika birokrasi.

Lebih dari itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah besar, mutasi terhadap sekitar 100 Aparatur sipil negara (ASN) dalam waktu dekat.

“Pelantikan hari ini adalah hal yang biasa dalam rangka penyegaran. Ini adalah proses normal yang menjadi hak prerogatif pimpinan daerah untuk menempatkan pejabat sesuai kebutuhan organisasi,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Senin 11 Agustus 2025. 

Menurut Widia, rencana mutasi terhadap seratus ASN tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan Pemkab Lahat. Evaluasi itu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari capaian kerja, kompetensi, loyalitas, integritas, hingga kesesuaian bidang. Langkah ini juga akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Ia mengingatkan bahwa perubahan regulasi terkait mutasi dan promosi pejabat kini lebih ketat dibanding sebelumnya. Adanya pertimbangan teknis (Pertek) dari pusat membuat kepala daerah harus menunggu proses lebih panjang sebelum memutuskan mutasi.

“Sekarang harus menunggu Pertek. Kami sudah menyampaikan aspirasi agar kewenangan ini dikembalikan pada daerah,” ucapnya.

BACA JUGA:Wabup Lahat Lantik Pejabat Baru, Tegaskan Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

BACA JUGA:PAUD di Lahat, Wadah Belajar dan Bermain Anak

Widia menekankan bahwa mutasi massal ini nantinya akan difokuskan untuk memperkuat tim kerja pemerintah daerah. Sebagian besar formasi akan diarahkan ke bidang-bidang yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

“Kami ingin birokrasi ini bergerak cepat, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Selain penyegaran pejabat, Pemkab Lahat tengah mendorong digitalisasi layanan. Widia menilai, pelayanan publik di Lahat masih perlu perbaikan, baik dari segi kecepatan maupun kenyamanan. Integrasi sistem layanan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penggunaan teknologi informasi, menjadi bagian dari strategi tersebut.

“Misalnya, rumah sakit bisa menampilkan antrean secara real time di ponsel pasien. Dukcapil bisa mengintegrasikan layanan jemput bola dengan sistem online. Hal-hal seperti ini yang akan kita kejar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi kinerja ASN secara berkala melalui sistem e-kinerja. Sistem ini memungkinkan evaluasi dalam hitungan bulan, bukan tahun, sehingga pejabat yang tidak memenuhi target dapat dinilai kinerjanya.

Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Widia berpesan agar mereka segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru, menjaga komunikasi yang sehat, serta membangun kerja sama tim yang solid.