Pemkab Lahat Gandeng INDUKA: Berikan Akses Ketenagakerjaan Difabel dan Disabilitas

pemkab lahat gandeng induka: berikan akses ketenagakerjaan difabel dan disabilitas koranlapos.com - pemkab lahat melalui wakil bupati widia ningsih sh mh menghadiri pertemuan industri dunia usaha dan kerja (iduka) pimpinan daerah aisyiyah lahat, pada selasa 8 juli 2025. kegiatan ini membahas terkait akses ketenagakerjaan disabilitas di kabupaten lahat, dengan para pengusaha dapat melibatkannya termasuk pemerintah daerah.  widia ningsih mengapresiasi atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh muhammadiyah maupun aisyiyah karena telah membantu pemerintah daerah membantu masalah sosial, maupun masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan.  disampaikannya, perencanaan yang perlu direncanakan untuk ke depan di kabupaten lahat, ada disnaker yang dalam hal ini berperan penting, masalah tenaga kerja dan ada dinas sosial untuk menyalurkan mungkin bantuan atau anggaran, karena ini berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus.  "paling banyak membutuhkan tenaga kerja, satu tambang ada seribu tenaga kerja yang dibutuhkan ada 300, 200. bermacam-macam. tergantung dengan lebar tambang tersebut dan operasional," ujarnya.  menurutnya, dari berapa ribu tenaga kerja yang ada di kabupaten lahat, mirisnya tenaga kerja ini banyak dari luar kabupaten lahat. namun karena itu, menjadi perhatian khusus pemerintah bagaimana pertambangan, perkebunan, unit usaha ini taat pada aturan.  "perda tentang tenaga kerjaan. jadi undang-undang nomor 13 tahun dari 2003 itu tentang undang-undang tenaga kerjaan. mengatur secara umum, secara umum hak-hak yang didapat oleh pekerjaan yang ada di unit," jelasnya.  aturan spesifik itu diatur oleh produk hukum yang ada di daerah. jadi daerah berhak untuk mengintervensi, berhak untuk menjabarkan yang spesifik undang-undang nomor 13 tahun 2000. "nah ini menjadi perhatian lebih untuk kami. jangan sampai alam menjadi korban, sdm kita menjadi korban, tetapi tenaga kerjanya dari luar kabupaten lahat," ucap widia.  "bahkan di perda itu saya menginstruksikan kepada dinas tenaga kerja untuk melibatkan 1% bagi yang berkebutuhan khusus baik difabel, maupun disabilitas," tuturnya.  widia berharap melalui kegiatan ini kepada pengusaha mohon untuk di perhatikan kaum disabilitas dapat diikutsertakan dalam unit usahanya. pimpinan daerah aisyiyah lahat hj. dr. laila cholik, mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari kegiatan inklusi asia, sebuah program kemitraan dengan pemerintah australia yang salah satunya, sasaran dari program kerja inklusi ini adalah para difabel.  "salah satu dari kegiatan dari banyak kegiatan difable ini adalah bagaimana teman-teman kita yang istimewa para difable ini mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka tentunya sesuai kemampuannya," ucapnya.  baca juga:dob kikim area menanti lampu hijau: daerah dengan kekuatan ekonomi sektor pertanian dan potensi hasil bumi baca juga:kementerian pu survey sekolah rakyat lahat, lahan siap 5 hektar, pembangunan gedung menunggu bahwa di dalam dunia usaha ini ada tugas dan secara undang-undang memang ada aturannya yaitu di undang-undang nomor 8 tahun 2016 di pasal yang 53 itu setiap usaha yang ada di republik indonesia ini punya kewajiban untuk memperkerjakan  bahwa yang bumn, bumk dan pemerintah itu 2% tenaga kerja difable, sedangkan untuk sektor swasta itu punya kewajiban 1% dari pekerjanya adalah pekerja difable.  "aisyah dalam kali ini sebagai fasilitator atau menjembatani teman-teman istimewa, anak-anak istimewa kita, sesuai aturan undang-undang yang sudah ada di indonesia, bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan lapangan kerja," harap laila.

Tag

• # disabilitas
• # difabel
• # induka
• # gandeng
• # pemkab lahat

Share

• 
• 
• 
• 
•