Siapkan Proses Lelang Job Fit, Wabup Lahat : Jangan Ada Tim-Tam-Tum, Tunjukkan Saja Kinerja

Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH menyerahkan SK pelantikan pengukuhan dan pengembilan sumpah janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Lahat, Kamis 12 Juni 2025.-Zaki/ Lahat Pos-
Lahat Pos - Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH memimpin upacara pelantikan pengukuhan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemkab Lahat, Kamis 12 Juni 2025.
Pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama pada Dinas Satpol PP dan Dinas Damkar yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah.
Diketahui dua instansi telah berpisah. Jabatan Kasat Dinas Pol PP dan Linmas tetap dijabat Herry Kurniawan SSTP MSi, dan jabatan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahat masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yakni Muhammad Jonliadi SE.
Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih mengatakan Dinas Pemadam Kebakaran memiliki tugas memadakam api. Meski dengan keterbatasan mobil armada terutama di Kikim Area cuman ada satu mobil, namun mudah-mudahan ke depan dapat dianggarkan untuk penambahan pengadaannya.
"Ke depan kita anggarkan sehingga tidak menjadi kendala, apalagi Kikim Barat sangat jauh. Atensi camat ataupun pak kades sangat penting, jangan sampai di pelosok tidak terjamah dan penuhi harapan serta tunjukan tugas ini terhadap penurunan angka kebakaran terutama dari sisi preventif," sampainnya.
Dikatakannya, untuk Satpol PP untuk terus total membuat inovasi yang lebih baik dan sikap responsif dan lakukan adaptasi. Membaca tupoksi yang ada dan siap menuju yang lebih baik.
Kemudian Widia menyoroti tentang pengkajian kota layak anak (KLA) yang perlu ada action lebih dan harus lebih ditunjukkan. Diantaranya kini di Kota Lahat sudah membludaknya pengamen di perempatan jalan lampu lalu lintas.
Menurutnya tugas itu bukan hanya dari Satpol PP saja, namun juga bisa dari Dishub, Dinas Sosial dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Kalau tak ditanggapi maka akan semakin banyak. Ini harus ada action, semua berperan dan bagaimana pemerintah hadir yakni bisa memberikan bantuan usaha yang tidak mampu atau dengan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," sampainnya.
Widia tak ingin OPD saling salah menyalahkan dalam tugas bersama ini. Kekompakan sangat penting untuk mengatasi semua hal, sehingga masalah mulai dari kecil bisa diatasi.
"Tanamkan sikap saling kompak, kami meminta ciptakan hubungan harmonis. Diskusikan dan komunikasi ke semua pihak, sehingga pekerjaan lebih optimal dan selalu menjaga kondusifitas. Kami yakin paham aturan dan taat aturan," ujarnya.
Widia sempat menyinggung pelantikan pertama ini adalah awal dieranya pemerintahan bersama Bupati Kabupaten Lahat Bursah Zarnubi.
Disebutkan Widia tak akan lama lagi akan ada proses lelang dan proses job fit. Ia tak ingin ada tim-tam-tum dalam proses pelaksanaan.