DPRD Dapil 1 Lahat Reses ke Balitbang, Bahas Persiapan MBG, Pengembangan Produk pada Limbah Kopi dan Pertanian

Lahat Pos - DPRD daerah pemilihan (Dapil) 1 Lahat melaksanakan reses tahap III dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi singkronisasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 

Kali ini 10 legislator dapil 1 mengunjungi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Lahat, Kamis 22 Mei 2025.

Momen reses ini dimanfaatkan oleh konstituen menyampaikan aspirasi kepada dewan.

Kepala Balitbang Lahat Ir Nazaruddin MT mengatakan bahwa saat ini Balitbang mendapatkan 4 orang peneliti dari kementerian pusat. 

Mengenai pegawai, pihaknya sudah mengusulkan struktur ke fungsional kepada Kamenterian Pendayagunaan Aparatur Negara lan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

"Kendala kami untuk jabatan fungsional tidak ada penilaian dan sulit untuk naik pangkat. Kami juga telah bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) dan Intitut Pertanian Bogor (IPB)," tuturnya. 

Nazaruddin mengatakan saat ini beberapa produk strategis membantu penelitian seperti bina padi dengan menggunakan lahan agar rutinitas sawah tidak berkurang. Termasuk meneliti keong keong emas yang menumpuk di kolam.

"Kami juga melakukan penelitian pengelolaan limbah kopi jadi tepung, termasuk teh dan sabun. Pada APBD perubahan bekerjasama dengan Bumdes di Desa Rindu Hati, Kecamatan Gumay Ulu dan pendampingannya dilakukan. Kami juga mengusulkan kajian pertanian di Desa Padang Lengkuas seperti aliran air ke sawah-sawah," ujarnya. 

Selain itu pihaknya juga meneliti program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait nutrisi apakah layak atau tidak. Termasuk tentang gizi dengan melibatkan Dinas Kesehatan Lahat.  

Selain itu penelitian terhadap kelayakan lahan pertanian dan bendungan di kawasan Kikim dan Mulak Ulu.

Kemudian melakukan kajian literasi digital. Selanjutnya saat ini masih rendahnya literasi baca. Selanjutnya melakukan pengembangkan madu yang diternakan sebagai nilai tambahan petani. "Selama ini alami, dan lumayan satu botol Rp 100 ribu," ujarnya. 

Tak hanya Balitbang saat ini mengungkapkan bahwa daerah sebelumnya melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Yakni terhadap pengembangan inovasi yang perlu diperkuat.

"Jadi meski inovasi dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun tidak dilakukan secara administrasi, termasuk dokumentasi. Maka ini penting sekali," ujarnya.