Wakil Bupati Lahat Sampaikan LKPJ Bupati Lahat 2024

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Jumat , 11 Apr 2025 - 19:18

Wakil Bupati Lahat Sampaikan LKPJ Bupati Lahat 2024-Koranlapos.com-

Widia juga menyampaikan, harapan agar Kabupaten Lahat dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

"Semoga tahun ini meraih kembali opini WTP, yaitu wajar tanpa pengecualian. Ini semua berkat peran dan dukungan dari DPRD Kabupaten Lahat beserta semua pihak hingga prestasi ini bisa kita peroleh bersama," kata Widia.

Ia menyadari bahwa, laporan yang disampaikan masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dan diperbaiki.

"Kami sangat menyadari bahwa apa yang kami sampaikan dalam Laporan Keterangan Penanggung jawaban Bupati Lahat tahun 2024, masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dan perlu diperbaiki lagi. Namun demikian, apa yang dikemukakan kiranya dapat memberikan gambaran secara umum jalannya pemerintah daerah selama tahun 2024," tuturnya.

Menutup penyampaiannya, Widia mengajak seluruh pihak untuk merealisasikan visi Menata Kota Membangun Desa.

"Menata Kota Membangun Desa menjadi Kabupaten Lahat sebagai, Mutiara Sumatera Selatan, yang menjadi contoh dalam lingkup Provinsi Sumatera Selatan melalui koordinasi yang baik antara DPRD, eksekutif, dan seluruh jajaran Forkopimda,” tutupnya. (Tiara)

wakil bupati lahat sampaikan lkpj bupati lahat 2024                            lahat pos - wakil bupati lahat widia ningsih sh mh, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati lahat tahun anggaran 2024 kepada pimpinan dan anggota dprd kabupaten lahat dalam sidang paripurna. 
 
penyampaian lkpj ini dilaksanakan dengan mempedomani peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 
dalam penyampaiannya, widia menjelaskan bahwa laporan ini berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kondisi nyata selama satu tahun anggaran, mulai dari 1 januari hingga 31 desember 2024. 
 
laporan tersebut memuat kebijakan, realisasi anggaran, program, dan kegiatan dari seluruh organisasi perangkat daerah (opd) dalam menjalankan roda pemerintahan.
 
"kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaporkan tersebut secara umum telah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, jum’at (11/4/2025).
 
ia juga mengungkapkan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten lahat tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
 
"hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing, organisasi perangkat daerah yang meningkat baik kuantitas maupun kualitas pelaksanaannya. demikian juga terhadap pelaksanaan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, baik pengelolaan pendapatan daerah yang terus meningkat maupun pengelolaan belanja daerah," jelasnya.
 
widia juga menyampaikan, harapan agar kabupaten lahat dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (wtp) atas laporan keuangannya. 
 
"semoga tahun ini meraih kembali opini wtp, yaitu wajar tanpa pengecualian. ini semua berkat peran dan dukungan dari dprd kabupaten lahat beserta semua pihak hingga prestasi ini bisa kita peroleh bersama," kata widia.
 
ia menyadari bahwa, laporan yang disampaikan masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dan diperbaiki. 
 
"kami sangat menyadari bahwa apa yang kami sampaikan dalam laporan keterangan penanggung jawaban bupati lahat tahun 2024, masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan dan perlu diperbaiki lagi. namun demikian, apa yang dikemukakan kiranya dapat memberikan gambaran secara umum jalannya pemerintah daerah selama tahun 2024," tuturnya.
 
menutup penyampaiannya, widia mengajak seluruh pihak untuk merealisasikan visi menata kota membangun desa.
 
"menata kota membangun desa menjadi kabupaten lahat sebagai, mutiara sumatera selatan, yang menjadi contoh dalam lingkup provinsi sumatera selatan melalui koordinasi yang baik antara dprd, eksekutif, dan seluruh jajaran forkopimda,” tutupnya. (tiara)