Disnakertrans : Jangan Berangkat Lewat Jalur Ilegal

Reporter: Tiara |

Editor: Zaki |

Minggu , 09 Mar 2025 - 23:22

Foto: Tiara/Lapos Distransnaker gelar sosialisasi pencegahan penempatan PMI ke luar negeri. --

disnakertrans : jangan berangkat lewat jalur ilegal                             
 
lahat pos - dinas tenaga kerja dan transmigrasi (distransnaker) melakukan sosialisasi pencegahan penempatan pekerja migran indonesia (pmi) ke luar negeri. 
 
kegiatan ini dilaksanakan di desa jarai, kabupaten lahat pada 27 februari 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penempatan pmi ilegal dan cara-cara pencegahannya.
 
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (distransnaker) kabupaten lahat mustofa nelson s sos msi melalui kepala bidang pelatihan, produktivitas, dan penempatan tenaga kerja tubiska suryajaya se mengatakan, mereka memenuhi undangan dari balai pelayanan pelindungan pekerja migran indonesia (bp3mi) provinsi sumatera selatan, untuk melakukan sosialisasi di desa jarai, kabupaten lahat.
 
“tugas kami waktu itu, menyampaikan himbauan kepada masyarakat kabupaten lahat, khususnya di desa jarai untuk mengikuti prosedur resmi sah dan legal bagi masyarakat lahat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ujarannya, kamis (6/3/2025).
 
sambungnya, masyarakat di kabupaten lahat yang berminat bekerja di luar negeri, diimbau janganlah melalui pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab alias lewat jalur ilegal.
 
“warga kabupaten lahat, yang berminat ke luar negeri harus melalui kami, distransnaker pemkab lahat bidang penempatan tenaga kerja yang resmi, sah dan legal,” tegasnya.
 
adapun persyaratan penertiban id cpmi (calon pekerja migran indonesia) dari distransnaker yaitu :
 
1. registrasi akun siap kerja, pada aplikasi siap kerja.
2. pengajuan cpmi pada aplikasi siap kerja, dengan upload berkas sebagai berikut :
3. kartu pencari kerja/ak1
4. kk, ktp,akte
5. surat ket.status/buku nikah atau akte cerai.
6. surat izin keluarga, menggunakan kop.surat kades/lurah.
7. surat ket.sehat/ medical check up.
8. jaminan kesehatan nasional (bpjs/kis).
9. sertifikat kompetensi kerja dari bpns (informal).
10. ijazah terakhir (formal)
11. kontrak kerja/ perjanjian penempatan kerja.
 
penyampaian himbauan ini, diharapkan agar masyarakat di kabupaten lahat, yang berminat ke luar negeri bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
 
“jadi diharapkan untuk masyarakat, jangan lagi mendaftar melalui pihak-pihak tidak resmi dan ilegal,” tuturnya. (tiara)