Lahat Pos - Permasalahan padamnya listrik yang acap kali terjadi di tahun 2024 mendapat sorotan dari DPRD Lahat. Bukan tanpa alasan, wakil rakyat mengaku sering mendapatkan aduan dari masyarakat tentang listrik.
DPRD Dapil 1 Lahat dan PLN pun bertemu dalam Reses Tahap 1 Anggota DPRD Kabupaten Lahat Tahun Sidang 2024-2025 dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi dan singkronisasi RKPD Tahun 2026.
Wakil Ketua II DPRD Lahat Gaharu SE MM mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sering ditemui masyarakat dan mengeluh tentang persoalan listrik.
Politisi Gerindra ini mengajak PLN kedepan untuk lebih baik lagi terutama persoalan lampu yang kadang menyala lalu padam.
"Warga kan taunya, Lahat ini adalah penyuplay batubara dan energi listrik terbesar. Tapi kenapa sering listrik padam, itu yang jadi aduan yang masuk ke kami (DPRD)," ujarnya.
Dikatakannya, bahwa perlu capaian PLN dalam peningkatan layanan kerja dan komitmen terhadap zero padam dan menunjukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi kami tentu ingin penjelasan soal gardu induk dan PLTS di Lahat, kemudian permasalahan pohon yang jadi penyebab padam nya listrik. Termasuk kami tanyakan soal berapa informasi pendapatan pemerintah dari PLN dan CSR nya kepada masyarakat," ujarnya.
Anggota DPRD Lahat Arry SM menyarankan agar pihak PLN saat reses mendatangi bersama. Agar masyarakat mendapatkan sosialisasi soal keluhan mati lampu. "Bagusnya ketika kami reses, dari PLN ikut mendampingi," ujarnya.
Anggota DPRD Lahat Marwan Ardiansyah SE MSi mengatakan bahwa PLN sangat krusial dinilai masyarakat. Persoalan ini harus dicarikan solusi yang terbaik, karena dilihat dari catatan PLN dan penyedia kebutuhan listrik jadi perhatian masyarakat.
Assistant Manager Niaga & Pemasaran PLN Lahat Mertuah mengatakan bahwa memang masalah PLN cukup kompleks dari hulu ke hilir.
"Kalau kita ingin berbenah, kita harus akui mempunyai kekurangan dan belum sempurna. Mengenai jumlah gangguan tahun ini, kita sebenarnya punya data real. Kita pastikan beberapa kali jumlah gangguan dibandingkan tahun kemarin ada penurunan 55 persen," jelas Mertuah.
Mertuah menyebut bahwa PLN rata-rata ngirim/transfer per bulan Rp 2,1 miliar ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lahat dari 10 persen. "Dikirim ke (PLN) Rp 1,4 miliar surplus Rp 700 juta," bebernya
Dikatakannya, bahwa 10 persen pemakaian dari masyarakat hingga ketemu diangka Rp 2,1 miliar perbulannya. Kemudian diserahkan ke Pemda.
"Ada sekitar Rp 700 juta surplus. Komitmen zero gangguan ini tugas yang cukup berat ini adalah suatu tujuan yang baik, ini wajib dilaksanakan sesuai kemampuan dan tugas kita PLN," ujarnya.