LAPOS, Empat Lawang - Ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) memilih mogok kerja. TKS bekerja di Sekretariat Daerah (Setda) Empat Lawang.
Para TKS mogok kerja lantaran menuntut hak mereka. Dikarenakan sudah 7 bulan bekerja tapi belum menerima upah honor.
Koordinator aksi, Yuli mengatakan jumlah TKS di Sekretariat Daerah ini kurang lebih 300 orang. Untuk gajinyapun bermacam-macam, mulai dari Rp500.000 hingga Rp750.000 perbulan.
"Kalau TKS biasa perbulan itu Rp500.000. Operator Rp750.000 per instansi itu operator itu paling 2 orang," kata Yuli, Selasa (2/1/2024).
Sebelumnya dijelaskan Yuli, honor mereka ini cukup lancar, memang tidak setiap bulan, namun honornya itu lancar, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan sekali.
"Kami tidak jadi masalah 7 bulan tidak dibayar, malahan kami tunggu sampai malam tahun baru tapi sampai hari ini tidak ada dibayar apa tidak," ujarnya.
"Jadi kami mau mogok kerja, saya tanya dengan teman-teman yang lain, karena 7 bulan honor tidak dibayar. Jadi kami mau mogok kerja sebelum hak kami dapatkan, tapi itu hak mereka mau kerja apa tidak, terserah mereka mau kerja apa tidak," jelasnya.
Semoga, ditambahkan Yuli, mereka yang berdiri di lapangan Kantor Bupati Empat Lawang ini mendapat kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, terkait honor TKS Setda Empat Lawang selama 7 bulan belum dibayar tersebut.
"Semoga kami yang berdiri di lapangan ini mendapat jawaban yang pasti, kalau dapat ya dapat. Kalau tidak ya tidak. Kami harus ada kepastian, kami tunggu jawaban dari pejabat yang paling tinggi. Kami tidak apa-apa honor kami hanya dibayar 5 bulan, asal dibayar," tegasnya.
Sementara itu Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin, melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Dadang Munandar menjelaskan, aspirasi dari para TKS ini sudah diterima dan akan dilaporkan ke pimpinan yang lebih tinggi.
"Pada prinsipnya mereka menyampaikan aspirasi bahwa mereka itu 7 bulan honornya belum diterima. Terkait hal itu mereka melakukan konfirmasi, aspirasi mereka sudah kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan," ungkapnya
Untuk pastinya dilanjut Dadang, dirinya belum bisa menjawab, karena ini melibatkan beberapa dinas, memerlukan beberapa pihak.
"Jadi saya tidak bisa memastikan selaku Asisten Bidang Pemerintahan. Kalau aspirasi saya terima akan saya tampung," pungkasnya.(smt)