Inilah 11 Tuntunan Forum Honorer Kabupaten Lahat

"Forum meminta DPRD Kabupaten Lahat segera menggelar rapat, mereka juga meminta keterbukaan pemerintah daerah pengangkatan PPPK," tandasnya.

Setelah melakukan aksi damai, pihak Pemerintah Kabupaten Lahat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Drs Rudi Thamrin Bersama Perwakilan Anggota DPRD kabupaten Lahat mulai dari Sri Marhaeni Wulansih SH dan Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MT menerima perwakilan 10 orang untuk masuk dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan instansi terkait.

Setelah RPD dilakukan di dapat keputusan apa yang menjadi tuntutan Forum Honorer Kabupaten Lahat untuk dapat dipelajari terlebih dahulu dan meminta semuanya untuk sabar menunggu. (*)