Bersinergi Kawal Distribusi Logistik Kotak Suara Pilkada Lahat

Pada hari Selasa 26 November 2024 ke PPK Lahat Kota," ujarnya.  

 

Pendistribusian/pergeseran Logistik Pilkada tahun 2024 dilaksanakan oleh pihak KPUD Lahat, memedomani keputusan KPU Nomor 1519 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik. 

 

Pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024, Polres Lahat bersama dengan KPUD Lahat, Bawaslu Lahat, Kodim, Pemda, Kejaksaan Negeri, pihak PT. Pos Indonesia telah melaksanakan rapat Koordinasi tentang Pendistribusian Logistik Ke PPK, PPS dan TPS, menyepakati bahwa : Pelaksanaan Ceremony awal pendistribusian pada hari minggu tanggal 24 November 2024, pukul 09.00 WIB di Gudang Logistik KPUD Lahat, yang di hadiri oleh Unsur Forkopimda Lahat, pihak KPU, Bawaslu, pihak PT Pos Indonesia, Tim Independen Pengawas Pilkada, perwakilan dari masing-masing Paslon. 

 

"Pengamanan dan Pengawalan akan di laksanakan personel Polres Lahat, bersinergi dengan Personel Kodim 0405 Lahat, Sat Pol PP, Dishub, anggota KPUD, anggota Bawaslu dan personel polsek dengan menggunakan mobil Patroli masing-masing Polsek," ujarnya. 

 

KPUD Lahat akan melaksanakan pemusnahan kelebihan Logistik Pilkada jenis Surat Suara yang tidak terpakai atau rusak pada hari selasa tanggal 26 November 2024, selesai proses Pebdistribusian. 

 

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses ini mendapat apresiasi dari KPUD Lahat. Ketua KPUD Lahat, bapak Sarjani, mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kelancaran tahapan Pilkada. Dengan kerja sama yang baik antara penyelenggara, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan Pilkada yang transparan dan berintegritas. 

 

Pihak KPUD Lahat, tidak melarang apabila ada perwakilan dari masing-masing Paslon yang akan ikut memantau, mengawasi, mengawal pendistribusian Logistik Pilkada dengan catatan tidak mengganggu atau menghambat pihak, penyelenggara, pihak pengawas dan pihak pengamanan yang terdiri dari personel Polres, Kodim, Sat Pol PP, dan Dishub Lahat. 

 

Polres telah memetakan jalur distribusi dan titik-titik rawan untuk memastikan pengawalan dilakukan secara optimal. Selain itu, komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan antara Polres Kodim, Pemda, KPUD, dan Bawaslu guna menjamin bahwa setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan prosedur.