Pencegahan Perkawinan Anak

Reporter: Yni |

Editor: Zki |

Selasa , 16 Jul 2024 - 19:51

Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2--

pencegahan perkawinan anak                             
koranlapos.com - perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak dan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi.
hak anak dalam ratifikasi tersebut disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
anak usia 10-17 tahun menurut
status perkawinan, tahun 2013,
98,9%
belum kawin
1,1%
pernah kawin. perkawinan anak adalah merupakan sebagai pelanggaran atas hak anak
yang merupakan bagian dari hak asasi 
manusia.
perkawinan usia anak masih banyak terjadi di indonesia. 1 dari 6 atau 17% anak perempuan menikah pada usia anak, yaitu sebelum dia mencapai 18 tahun. angka ini terlihat rendah, tapi sebenarnya dari sisi jumlah, indonesia adalah negara ke-7 untuk perkawinan usia anak setiap tahunnya, ada 340,000 anak perempuan yang menikah sebelum ulang tahun mereka yang ke 18.
walau lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dan golongan masyarakat termiskin, perkawinan usia anak juga masih terjadi di daerah perkotaan dan golongan masyarakat terkaya. 
perkawinan anak merupakan pelanggaran 
hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak. bagi anak laki-laki, perkawinan anak rentan berdampak buruk tapi anak-anak perempuan perkawinan tersebut berdampak lebih buruk lagi.
 
konsekwensi bagi anak perempuan diantaranya, kehilangan kasih sayang sebagai 
anak, berisiko mengalami kekerasan dan 
perlakuan salah, meningkatnya ketergantungan ekonomi untuk menopang kehidupanya, 
kehilangan hak untuk menentukan dalam 
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, 
menghadapi kehidupan rumah tangga yang 
tidak berkualitas, rentan mengalami diskriminasi serta status sosial yang rendah. 
 
serta sering kali rentan mengalami diskriminasi gender, pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai anak perempuan, rentan mengalami kekerasan selama dalam perkawinan, tingginya kematian bayi dan ibu melahirkan.
 
pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran. perkawinan usia anak memiliki dampak antar generasi.
 
bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi, dan kemungkinannya dua kali lebih besar untuk meninggal sebelum usia 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia dua puluh tahunan.
 
bayi yang dilahirkan oleh pengantin anak juga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir 
rendah, dan kekurangan gizi.
 
hal penting terkait dasar usia perkawinan telah ditetapkan dalam syarat-syarat perkawinan yang tertuang pada pasal 6 ayat 2 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 
jadi artinya seharusnya usia perkawinan itu telah berusia 21 tahun, mengingat perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggung jawabbaik secara fisik maupun mental. 
 
untuk itu pemerintah kabupaten lahat melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus berupaya membentuk program-program, lakukan sosialisasi kepada masyarakat lahat, dengan lakukan pelatihan konvensi hak anak (khn) kepada tenaga pendidik tingkat tk, sd, smp, panti asuhan, media massa, lembaga masyarakat dan lain sebagainya. 
 
diharapkan akan membawa perubahan sehingga mampu menciptakan anak yang cerdas, kepada para guru-guru dapat mempraktikkan di sekolah. (yni)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Lahat Pos Edisi Rabu 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan