PTUN Keluarkan Surat ! Putuskan Rehabilitasi Kedudukan 9 Orang Penggugat ke Semula

Reporter: Zki |

Editor: Zki |

Rabu , 29 May 2024 - 21:08

9 orang eks Perangkat Desa Tanjung Tebat saat mendatangi kantor desa setempa. --

ptun keluarkan surat ! putuskan rehabilitasi kedudukan 9 orang penggugat ke semula                             koranlapos.com - perjuangan panjang 9 orang perangkat desa tanjung tebat kecamatan lahat selatan kabupaten lahat yang diberhentikan secara sepihak, akhirnya berbuah manis. 
 
hasil putusan pengadilan tata usaha negara (ptun) palembang memutuskan agar pemerintah desa setempat kembali mengangkat 9 orang perangkat desa yang diberhentikan tersebut.
 
dari informasi dihimpun, pemberhentian 9 orang perangkat desa tanjung tebat ini, diberhentikan secara sepihak usai pergantian pimpinan desa pada tahun 2022. 
 
"padahal, dalam aturan yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," ata malian mewakili 9 orang perangkat desa tanjung tebat. 
 
sebelum diberhentikan, 9 orang perangkat desa tanjung tebat ini diberikan surat peringatan 1-3 secara bersamaan dalam kurun waktu satu hari. kemudian, dihari berikutnya para perangkat desa tersebut langsung diberikan surat pemberhentian sepihak 
 
menurut ata, karena merasa tidak adil, 9 orang perangkat desa langsung melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) palembang. 
 
dari hasil ptun palembang yang keluar pada tanggal 9 november 2023 nomor surat: 5/b/2023/pt.tun.plg.
memutuskan mewajibkan untuk merehabilitasi kedudukan dan jabatan para penggugat seperti semula sebagai perangkat desa tanjung tebat kecamatan lahat selatan kabupaten lahat.
 
ata juga sangat bersyukur, proses panjang gugatan yang yang mereka ajukan ke ptun palembang hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. 
 
dikatakannya, bahwa hal ini jelas menjadi warning umumnya, agar tidak mengangkangi aturan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 
 
"alhamdulillah ini adalah perjuangan kami, karena itu keliru. hal ini harus menjadi perhatian bagi umumnya, jika memang ingin melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dengan mekanisme dan aturan yang diatur dalam undang-undang desa," harapnya.
saat dikonfirmasi kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmdes) lahat darul effendi melalui via whatshaap terkait hal ini belum dapat dihubungi. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Lahat Pos Edisi Rabu 13 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan