Pansus DPRD Sampaikan Pandangan LKPJ

pansus dprd sampaikan pandangan lkpj koranlapos.com - panitia khusus (pansus) menyampaikan pandangan pada rapat paripurna viii masa persidangan kedua tahun sidang 2024 dalam rangka membahas laporan keterangan pertangungjawaban (lkpj) bupati lahat tahun anggaran 2023, di gedung dprd lahat, senin (1/4).   wakil ketua i dprd lahat, gaharu mengatakan bahwa lkpj akhir tahun 2023 disampaikan bupati lahat pada pembukaan rapat paripurna viii masa persidangan kedua tahun sidang 2024 yang telah dibahas pansus dprd lahat.    "pembahasan dilakukan melalui rapat pembahasan internal dprd dan juga rapat koordinasi dengan instansi terkait," tutur gaharu.    juru bicara (jubir) pansus i dprd lahat drs h chozali hanan mm mengatakan pelaksanaan otonomi daerah upaya penciptaan pemerintahan yang bersih menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban salah satunya melalui kewajiban kepala daerah untuk menyatakan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan di perwakilan daerah atau dprd.    berdasarkan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali lahir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang kewajiban menyampaikan lkpj secara lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.   "tanggal 23 maret 2024 yang lalu telah disampaikan oleh pejabat bupati lahat dan menilai kinerja pemerintah daerah dengan mitra terkait untuk menghasilkan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya," ujarnya.   sambung politisi golkar lahat, bahwa dalam pembahadan pemerintah daerah melakukan pemetaan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan urusan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah belanja daerah. kemudian rekomendasi dprd dalam pelaksanaan urusan masalah pembangunan, pendapatan dan belanja daerah.    "dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten lahat oleh badan pendapatan dana kabupaten lahat tahun anggaran 2023 telah berjalan dengan lancar dan tertib sehingga mendekati jumlah yang diharapkan dan juga memperhatikan pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain," ujarnya.    dikatakannya, bahwa pendapatan yang sah sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat mengoptimalkan pemerintah daerah dan menjamin seluruh pemerintah daerah dapat diterima jika daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah daerah.    "maka pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan daerah harus mengedepankan prinsip kehati-hatian kecermatan dan ketepatan sistem atau tata kelola penerimaan pendapatan yang baik target penerimaan pendapatan yang telah ditetapkan secara akuntabel," ujarnya.    sambungnya, bahwa salah satunya adalah dengan menetapkan tata cara penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah dan penerapan aplikasi sipd tata cara tersebut dapat mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan tertib penerimaan pendapatan kebijakan strategis yang ditetapkan untuk uraian pelaksanaan dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah.    "kedepannya perlu dilaksanakan langkah strategi seperti maksimalkan sumber-sumber pemasukan yang telah ada agar target dapat tercapai," ujarnya.   dikatakannya, bahwa pansus i mendukung badan pendapatan darat kabupaten lahat pada pendapatan demikian pula pada pengelolaan dana alokasi umum atau yang saat ini bersifat dinamis.    "artinya besaran dau daerah dan penyaluran apabila penerimaan dalam negeri neto mengubah mengalami kenaikan, maka tanggung jawab untuk daerah juga akan naik dan alokasi perdaerah akan bertambah, dan begitu pula sebaliknya apabila penerimaan dalam negeri tentunya sangat berdampak bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi yang benar-benar mendesak atau yang menjadi prioritas daerah," ujarnya.    dikatakannya, untuk mengantisipasi penghematan anggaran beberapa upaya pemerintah daerah  lahat dalam upaya peningkatan pendapatan dua urusan daerah urusan pemerintah daerah memberikan kepada bpkd kabupaten lahat untuk terus berupaya untuk meningkatkan penatausahaan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.    "yakni sebaik mungkin serta berupaya untuk menghasilkan informasi keuangan yang transparan sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk mencapai itu pelukan sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai," ujarnya. (zki)

Tag

• # masa persidangan kedua
• # viii
• # pada
• # menyampaikan pandangan
• # (pansus)
• # rapat paripurna

Share

• 
• 
• 
• 
•