Catat! THR Paling Lambat H-7

Reporter: Novri |

Editor: Zaki |

Kamis , 21 Mar 2024 - 19:03

Andri--

catat! thr paling lambat h-7                             lapos, lahat - pemerintah kabupaten lahat melalui dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi (dinasketrans) akan mengawasi pencairan thr (tunjangan hari raya) lebaran idul fitri 1445 h tahun 2024.
 
hal ini setelah terbitnya surat edaran menteri ketenaga kerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan, dalam surat ini jjelas menyatakan batas maksimal pembayaran thr 2024 adalah h-7 idul fitri.
 
“terbitnya surat edaran menteri ketenaga kerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04/iii/2024 pada tanggal 15 maret 2024," tutur kepala dinasketrans lahat mustofa nelson ssos melalui kepala bidang (kabid) hubungan industrial dan jamsostek dinasketrans lahat andri kurniawan se, kamis (21/3).
 
dikatakannya, bahwa berdasarkan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) nomor 6 tahun 2016, thr wajib diberikan kepada pekerja maksimal h-7 hari raya keagamaan. 
 
dirinya menjelaskan, dasar hukum aturan ini juga ditegaskan dalam surat edaran menteri ketenaga kerjaan republik indonesia nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan yang harus diacairkan maksimal h-7 lebaran idul fitri.
 
selain itu dirinya menambahkan, pemberian thr tersebut dicairkan dengan ketentuan yang sudah dijelaskan antara lain, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan atau terus menerus pekerja/buruh yang telah mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanian kerja waktu tertentu. 
 
"untuk besaran thr keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaj/upah," ujarnya. 
 
dikatakannya, bahwa pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan. 
 
masih kata andri, aturan ini berlaku bagi badan usaha yang sudah memiliki badan hukum, atau yang mempunyai karyawan di atas 10 orang, sedangkan untuk usaha yang belum berbadan hukum untuk menyesuaikan dengan perhitungan atau proporsioanal. 
 
"dinasketrans lahat menghimbau kepada badan usaha yang ada di kabupaten lahat untuk mengikuti aturan yang berlaku, seperti yang diharapakan pembayaran thr dapat dilakukan paling lambat h-7 sebelum lebaran,” tuturnya.
 
dirinya juga mengatakan, tahun 2024 dinasketrans lahat juga membuka posko pengaduan atau konsultasi pemberian thr,  posko tersebut berfungsi sebagai pengawasan yang sesuai aturan kementerian ketenagakerjaan (kemenaker) thr wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya paling lambat seminggu sebelum idul fitri. (novri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Lahat Pos Edisi Jumat 22 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan