Wabup Lahat Tegaskan Penanganan Kemiskinan dan Stunting Terukur serta Berbasis Data

Lahat Pos - Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH menegaskan penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lahat harus berjalan secara terukur, kolaboratif, dan berbasis data yang akurat.

Hal tersebut ia sampaikannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Selasa 2 Desember 2025.

Widia menyampaikan bahwa penanganan dua isu ini tidak hanya menjadi agenda daerah, tetapi juga merupakan program strategis nasional yang harus didukung seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Wabup mengapresiasi data terbaru yang menunjukkan penurunan kemiskinan di Kabupaten Lahat. “Kabupaten Lahat mengalami penurunan angka kemiskinan dari sekitar 14,14% menjadi 13,69%. Penurunan ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk BPS yang selama ini membantu pengelolaan data,” ujarnya.

Meski demikian, Wabup menekankan bahwa Lahat masih menghadapi tantangan, terutama terkait kemiskinan ekstrem yang harus dihapuskan sesuai target nasional.

Wabup menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial, mengingat masih ditemukannya bantuan yang tidak tepat sasaran.

“Kalau data tidak akurat, maka kebijakan pasti salah. Kabupaten Lahat harus memastikan bahwa setiap bantuan-baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten—betul-betul diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh camat, lurah, dan kepala desa untuk terus berkoordinasi dengan BPS dan OPD teknis dalam melakukan verifikasi di lapangan.

Mengacu pada RPJMD 2025, Wabup memaparkan tiga strategi utama yang menjadi fokus pemerintah daerah, pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, kedua meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi, dan ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi terarah

Menurut Wabup, strategi tersebut harus diterjemahkan dalam program yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala.

Mengungkapkan bahwa Kabupaten Lahat menjadi salah satu daerah yang mendapatkan alokasi besar untuk program bedah rumah dan fasilitas pemukiman.

Wabup juga meminta seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk memperkuat monitoring dan evaluasi.

“Setiap kebijakan dan program pengentasan kemiskinan harus benar-benar kita pantau. Evaluasi dibutuhkan agar kita mengetahui mana program yang efektif dan mana yang tidak,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya penentuan program prioritas yang paling mendesak, mengingat efisiensi anggaran pada tahun berjalan.