Coffee Morning Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Bersama Jajaran Pemerintah Daerah Lahat

LAHAT POS, Lahat - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat menyelenggarakan diskusi bertajuk Coffee Morning bersama Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 7 November 2025. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Kabupaten Muara Enim, Mukti Riadi, S.ST., M.Si. dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, di antaranya Asisten I Pemkab. Lahat Rudi Thamrin, S.H., M.M., Kepala Bappeda Feriyansyah Eka Putra, S.T., M.M., Kepala Dinas Dukcapil Dedi Supriadi, S.E., M.M., Kepala Dinas Kominfo Eti Listina, S.P., M.M., Kepala Dinas Koperasi dan UKM Hery Alkafi, A.P., M.M., serta Sekretaris Dinas Sosial H. Budi Utama, S.I.P.

Dalam suasana yang penuh kehangatan tersebut, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si. memaparkan perkembangan terbaru terkait kemiskinan di wilayah Sumatera Selatan yang menunjukkan tren penurunan pada tahun 2025. 

BPS menggunakan pendekatan kemiskinan secara moneter yaitu melalui konsep kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan menjadi batas penting nilai pengeluaran minimum untuk hidup layak, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika harga-harga kebutuhan pokok. Ketika inflasi meningkat, terutama pada bahan pangan, garis kemiskinan pun naik, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Karena itu, indikator seperti P0 (persentase penduduk miskin), P1 (kedalaman kemiskinan), dan P2 (keparahan kemiskinan) tidak hanya menggambarkan angka statistik, tetapi juga cermin daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, BPS menyoroti empat kendala utama dalam efektivitas program bantuan sosial, yakni penargetan yang belum optimal, desain program yang belum mendorong transformasi sosial ekonomi, nilai bantuan yang belum memperhitungkan disparitas wilayah, serta ketergantungan akibat bantuan tanpa batas waktu yang jelas.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi upaya untuk menyatupadukan data sosial dan ekonomi agar lebih akurat dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. DTSEN juga memungkinkan pemeringkatan kesejahteraan keluarga (Desil 1–10) sesuai amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2025. “Pemutakhiran data tidak hanya dilakukan melalui ground check, tetapi juga integrasi dengan data administrasi dan hasil survei lapangan,” ujar Wahyu.

“Strategi pengentasan kemiskinan perlu terus diupayakan, yakni pengurangan beban pengeluaran melalui perlindungan sosial, penurunan kantong kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui produktivitas dan pemberdayaan. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam diskusi tersebut, jajaran Pemda menyampaikan komitmen kolaborasi untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat. Asisten 1 menyampaikan pentingnya data BPS dalam mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan untuk mewujukan visi misi Bupati Lahat, Menata Kota Membangun Desa. Kepala Dinas Kominfo SP selaku walidata berkomitmen untuk terus bersinergi lintas OPD untuk mendorong upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat. 

Kepala Dinas Dukcapil menekankan pentingnya layanan administrasi kependudukan yang inklusif melalui program jemput bola. Sekretaris Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan program Beasiswa Anak Lahat Jadi Sarjana (BELADAS) dan Kampung Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga (KAMPEK) yang menyasar masyarakat desil 1-5 untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Sementara Dinas Koperasi dan UKM terus mengembangkan Koperasi Merah Putih serta pendampingan UMKM di Kabupaten Lahat. Selain itu juga terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), akan dibangun 15 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T yang tentunya akan berdampak pada pengentasan kemiskinan di desa.

Kepala Bappeda Kabupaten Lahat menambahkan bahwa pihaknya optimis angka kemiskinan di Lahat dapat ditekan hingga satu digit sebelum akhir masa jabatan Bupati. “Dengan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data yang berkualitas, kami yakin target ini dapat tercapai,” ujarnya. 

Kepala BPS Muara Enim, Mukti Riadi, S.ST., M.Si dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa perkembangan harga harus terpantau dan menjadi sinyal yang kuat sebagai arah pengentasan kemiskinan di daerah. Ia menegaskan bahwa Program MBG harus dikawal oleh Pemda dengan serius, terutama terkait fluktuasi harga komoditas utama seperti daging ayam dan telur yang mengalami gejolak dalam beberapa pekan terakhir. Stabilitas harga dan kelancaran rantai pasok bahan pangan penopang MBG menjadi kunci agar program tetap berjalan efektif. Diperlukan mekanisme pengendalian harga yang terintegrasi dari supplier ke SPPG melalui perjanjian kerja sama, sehingga program MBG tidak hanya menjaga kecukupan gizi tetapi juga berkontribusi terhadap kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BPS Kabupaten Lahat, Dedi Fahlevi, M.Si. menegaskan komitmen akan terus mengawal kualitas data di setiap pendataan BPS serta siap bersinergi dengan Pemda dalam memberikan insight data strategis yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan di lingkup Kabupaten Lahat. Kolaborasi dalam setiap lini perlu untuk terus dikuatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kegiatan Coffee Morning ini menjadi bentuk komitmen bersama antara BPS dan jajaran Pemda Lahat untuk memperkuat sinergi data serta kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lahat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya di Bumi Seganti Setungguan. (*)