DPRD : Mitigasi Bencana Petakan Wilayah Rawan

LAPOS, Lahat - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lahat jadi tujuan reses tahap II oleh DPRD Dapil I Lahat untuk silahturahmi dan penjaringan aspirasi dalam rangka singkronisasi, Kamis (1/2). Ada hal penting dalam pertemuan dengan konstituen. Yakni masalah penanganan mitigasi bencana.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lahat, Drs H Ali Afandi MPDi, pihaknya mempunyai pasukan yakni 16 ASN dan 40 Satgas. Untuk bidang 2 tugasnya adalah ketika ada bencana terjun ke lapangan, yaitu banjir, longsor, orang hanyut pohon tumbang dan kebakaran. Untuk bidang 3 yakni rehabilitasi pasca bencana.

BPBD Lahat sendiri menyampaikan usulan kepada DPRD Dapil I Lahat. Yaitu adanya penambahan kendaraan operasional menjangkau wilayah-wilayah yang cukup jauh seperti Tanjung Sakti Area.

Selain itu pihaknya juga membeberkan bahwa saat ini untuk alat mobil tangki hanya ada 1 yaitu pengadaan BNPB pusat. Sementara itu ada bantuan lainnya dari pusat yakni pembangunan pasca bencana yakni jembatan Pseksu, dan talut di Desa Suka Jadi Lahat.

Kemudian dibeberkannya bahwa saat ini BPBD Lahat punya alat lainnya yaitu tiga unit mesin pompa dan senso. "Melalui anggota dewan mohon bantuan terkait Perda tentang kebencanaaan belum ada, dan ini dasar kami tentang turunan UU. Memang berapa kali sudah kami ajukan," bebernya.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan tugas konstitusi yaitu reses ini.  Rekomendazi keputusan ini bisa dimungkinkan di APBD perubahan tahun 2024 dan 2025 pada program-program urgen baik itu penanggulangan maupun pasca bencana.

Fitrizal menilai BPBD sangatlah aktif, cepat dan terbukti. Saat penanganan pasca musibah kebakaran di Pasar Bawah, tim BPBD sangatlah respon.

"Mitigasi kita sepakat meminimalisir bencana dan dampak bencana. Mitigasi memprediksi bencana, karena kalau tidak diprediksi, dampaknya sangat luas," ujarnya.

Dikatakan Fitrizal, tahun ini ada beberapa lokasi yang tiba-tiba ada bencana banjir. Padahal seumur-umur belum pernah terjadi bencana banjir. Ia pun meminta BPBD untuk membuat peta rawan bencama dan daerah penyangga untuk mitigasi (upaya mengurangi resiko bencana).

"Mitigasi ini seperti potensi penyumbang bencana, semisal untuk tidak dijadikan kegiatan berdampak industri pertambangan. Kalau ada, maka petakan agar bisa disampaikan ke Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang (PUPR) agar dibuat RTRW sehingga tidak diganggu kawasan yang dipetakan," ujarnya. Seraya diminta silahkan ajukan peta, bahkan DPRD siap tindaklanjut demi menjaga tugas BPBD semaksimal mungkin.

Selain itu pihaknya meminta agar dilakukan peningkatan kapasitas skill dan BPBD. Gandengan perusahan perusahaaan supaya bisa latihan gabungan. "Silahkan saja untuk meningkatkan kemampuan anggota BPBD itu sendiri. Termasuk peralatan-peralatan ditambah, perusahaan juga banyak bila perlu," ujarnya.

Dikatakannya, untuk usulan kendaraan dinas pihak DPRD bakal panggil aset. Bahkan bila perlu siap disuport. Seperti daerah bencana ada mobi dapur umur. Ketika ada kejadian bisa mengamankan masyarakat.  "Jadi apa yang menjadi program prioritas kita laksanakan.  Untuk memaksimal kinerja BPBD," ujarnya.

Anggota DPRD Lahat M Ariadi mengatakan pihaknya di Badan Anggaran (Bangar) akan siap memperjuangkan, apabila memang untuk kepentingan orang banyak.

"Soal perda itu tidak apa apa ditunjukan untuk dikonsultasikan dari Bapemperda ke Bagian Hukum supaya jangan mandak. Begitu pun yang lain dan fasilitas-fasilitasnya," ujarnya.

Sementara Anggota DPRD Lahat Arry mengatakan bahwa pihaknya menyoroti bencana banjir beberapa hari yang lalu di Kelurahan Pasar Bawah, pasalnya setiap hujan besar pasti ada potensi banjir.

"Kemaren sudah buat tembok penahan, tetap banjir, mungkin perlu diselidki, penyebabnya bisa banjir apa, apakah perlu ditinggikan kembali temboknya," ujarnya.

Menurut Arry, bahwa pihaknya setelah mendengar keterangan masyarakat bahwa disana ada jembatan.  Jembatan itu diduga yang mrnyebabkan ketika hujan besar tiba-tiba banjir.

"Kalau jembatan itu diganti, ditinggikan atau di ganti. Apakah  jadi masalah atau tidak, kalau tidak masalah bongkar untuk mengamankan masyarakat. Jadi perlu mitigasi apa penyebab nya, karena Lahat ini kabupaten rawan bencana, termasuk perlu adanya unit alat berat yang memadai untuk membantu. Jadi BPBD usulkan agar kami usahakan di Banggar," ujarnya. (zki)