Wabup Lahat : Data PKH Jadi Indikator Penilaian BPS
Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH saat menyampaikan sambutan.-Koranlapos.com-zki
KORANLAPOS.COM - Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Widia Ningsih, menjelaskan bahwa data yang dikumpulkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu indikator penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan status kemiskinan warga.
“Para pendamping PKH di lapangan akan menanyakan sejumlah hal, seperti penghasilan keluarga, jumlah anak, hingga jenis pekerjaan. Jawaban dari masyarakat inilah yang nantinya dijadikan dasar oleh BPS untuk menetapkan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak,” ujarnya belum lama ini.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lahat, Widia menegaskan bahwa yang terpenting adalah ketepatan sasaran.
“Yang pertama harus kita pastikan, pendataan ini tepat sasaran. Orang-orang yang ditanya benar-benar sesuai, dan data yang dikumpulkan benar adanya. Itu tugas para pendamping PKH di lapangan,” katanya.
Terkait target penurunan angka kemiskinan di Lahat, Widia berharap angka kemiskinan yang saat ini masih di kisaran 14,14 persen bisa turun menjadi satu digit.
BACA JUGA:Wabup Widia Minta Pelayanan di RSUD Lahat Wajib Ditingkatkan
BACA JUGA:Wabup Sambut Kedatangan Jamaah Haji Kloter 18 Daerah Kabupaten Lahat
Selain pendataan, Pemkab Lahat juga mendukung program bantuan rumah tidak layak huni melalui skema pemerintah pusat.
“Program pemerintah ini contohnya bantuan untuk rumah tidak layak huni, salah satunya pembangunan jamban atau WC. Sebenarnya, ketersediaan WC yang layak menjadi indikator kesejahteraan dan modernisasi. Kalau masih ada rumah tanpa jamban, berarti kesejahteraannya belum tercapai,” terang Widia.
Ia menegaskan, bantuan pembangunan rumah layak huni ini berasal dari Kementerian melalui pemerintah kabupaten.
“Di daerah hanya bisa mengusulkan nama-nama warga yang memang benar-benar berhak, yang rumahnya masih tidak layak huni,” tutupnya.
- Tag
- Share
-
-
