Reses Bahas Penanganan Kesenjangan Sosial, ODGJ, Fogging Hingga Adipura

LAPOS, Lahat - DPRD Dapil I Lahat melakukan reses tahap II dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi dalam rangka singkronisasi di Kantor Camat Lahat, Rabu (31/1). Para wakil rakyat turun langsung yakni 10 legislator dapil I. Yakni Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST MSi, Wakil Ketua I DPRD Lahat, Gaharu SE MM, Wakil Ketua II DPRD Lahat, Sri Marhaeni Wulansih SH, dan Anggota DPRD Lahat, H Junaidi SE, Arry AMd, Firiyanto SPdi, Samarudin SH, Andriansyah, Muhammad Ariadi SE MM, serta H Munawir Safe'i SH MM.

Pertemuan reses ini menindaklanjuti aspirasi konstituen yang menyampaikan bahwa kasus Demam Berdarah (DBD) meningkat pada periode Januari 2024 sehingga perlu dilakukan fogging (pengasapan). Selain itu pembahasan terkait persiapan keamanan dan kenyamanan menyambut Pemilu, kemudian ingatkan netralitas ASN dan menyambut piala adipura.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi mengatakan bahwa aspirasi masyarakat menginginkan dilaksanakan fogging di wilayah-wilayah terdata kasus DBD. Kemudian menyambut piala Adipura ini pihak menyoroti kawasan Balaiyasa dari Kelurahan Talang Jawa Lahat hingga Simpang Frengky untuk segera dibuatkan drainase.

"Lalu soal kaitan keamanan dan kenyamanan Pemilu serta netralitas juga disampaikan dari aspirasi dari masyarakat," ujarnya.

Kemudian reses dilanjutkan di Dinas Sosial Lahat, saat konstituen bertemu dengan Anggota DPRD Dapil 1 Lahat. Berbagai usulan pun disampaikan baik soal kantor pelayanan, ruangan pertemuan, usulan anggaran membantu kegiatan penyuluh sosial, rehabilitas Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) hingga pembinaan terhadap masalah kesenjangan sosial jalanan (pengemis) di Kota Lahat.

Menurut Kepala Dinas Sosial Lahat Ekman Mulyadi, persoalan pengemis dijalanan ini sudah sering dibina dan ditertibkan bersama Sat Pol PP Lahat. Namun setelah didata mayoritas merupakan warga luar daerah.

"Kami sering melakukan pembinaan, namun seperti tahun kemarin, saat kita bimbing ada yang bawa sajam. Ini kami khawatirkan karena kami belum dibekali apa-apa soal penanganan itu," ujarnya.

Ditanggapi Wakil Ketua II DPRD Lahat Sri Marhaeni Wulansih SH, untuk kondisi penanganan ODGJ silahkan dikomunikasikan.  Baik itu soal fasilitas dan lainnya. Pihaknya di dalam Badan Anggaran siap perjuangan. Termasuk juga terkait data bantuan masyarakat yang masih banyak belum terbantu. "Itu harus ada solusinya sampaikan ke kami, agar kita perjungan di Banggar DPRD Lahat," ujarnya.

Begitu juga disampaikan Anggota DPRD Lahat M Ariadi, untuk masalah data dan sistem perlu terus dilakukan validasi data. Mengingat ada penerima bantuan sosial (bansos) namun tidak layak lagi. "Jadi perlu dilakukan jemput bola agar validasi data akurat," ujarnya.

Anggota DPRD Lahat Firiyanto mengatakan untuk ODG sepengetahuan pihaknya masih banyak yang masih bisa di selematkan. Seperti di Desa Sengkuang Merapi Timur ada dua dan bisa diselamatkan. "Kalau perlu ODGJ tercover di BPJS kesehatan," ujarnya.

Sementara pihak Dinas Sosial pun menjawab. Bahwa pihaknya melakukan rujukan apabila ada pasien ODGJ untuk pengobatan. Sementara untuk obat di Dinas Kesehatan. Menurut data pihak Dinsos dan Dinkes Lahat bahwa total ODGJ terdata sebanyak 1.300 orang di Kabupaten Lahat. (zki/adv)