Transparansi dan Kejujuran sebagai Ujung Tombak Komunikasi Kebijakan dan Program Pemerintah

Oleh : Eka Pitra SPd MPd (Pengamat Daerah  - Mantan Komisioner KPU Lahat Pada Masanya)

Di tengah arus digitalisasi dan keterbukaan informasi yang semakin tak terbendung, masyarakat kini menuntut pemerintah untuk lebih transparan dan jujur dalam mengomunikasikan kebijakan dan program-programnya. 

Tidak cukup bagi pemerintah hanya membuat kebijakan yang baik; cara menyampaikannya kepada publik dengan terbuka dan tanpa manipulasi menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan.

Dalam konteks ini, transparansi dan kejujuran merupakan fondasi utama dalam menciptakan komunikasi kebijakan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Transparansi dan kejujuran merupakan kunci komunikasi yang efektif yang harus dibudayakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. 

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Sementara itu, kejujuran mengacu pada penyampaian informasi secara utuh tanpa disembunyikan, termasuk dalam menghadapi tantangan atau kegagalan kebijakan. 

Dua elemen ini saling berkaitan erat dan membentuk sebuah sistem komunikasi pemerintahan yang sehat. Ketika transparansi dan kejujuran ditegakkan, masyarakat tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga menjadi lebih percaya terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah. 

BACA JUGA:Sumsel Genjot Ekspor Kopi Lewat Skema Closed Loop, Sekda: Butuh Akses dan Inovasi

BACA JUGA:NU Kian Berkembang, Gubernur Herman Deru Dorong Peran Strategis di Era Modern

Kepercayaan inilah yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Setiap kebijakan yang berorientasi pada masyarakat akan terlaksana dengan baik karena komunikasi sudah terbangun dengan baik dengan menerapkan transparansi dan kejujuran. 

Selama ini masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah disebbakan oleh tidak adanya transparansi yang dibangun oleh pihak-pihak atau oknum yang ada di pemerintahan. Terkadang beberapa oknum yang melakukan ketidakjujuran tapi masyarakat akan mengeneralisasikan oleh karena itu untuk membangun komunikasi yang efektif diawali dengan membangun kepercayaan masyarakat. 

Manfaat utama dari penerapan transparansi dan kejujuran dalam komunikasi kebijakan adalah meningkatnya akuntabilitas pemerintah. Dengan membuka proses pengambilan keputusan dan hasil kebijakan kepada publik, pemerintah memaksa dirinya untuk bertindak lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Keterbukaan ini sekaligus menjadi benteng terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. 

Data dari Transparency International (2022) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia hanya berada di angka 38 dari skala 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-45 dunia. Dibandingkan dengan Singapura (85) dan Malaysia (50), Indonesia masih tertinggal, yang mencerminkan bahwa praktik keterbukaan dan akuntabilitas belum optimal (Transparency International, 2022). 

Selain meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kejujuran juga membangun kepercayaan publik. Survei Edelman Trust Barometer (2023) menegaskan bahwa institusi yang terbuka dalam menjelaskan kebijakan, termasuk saat menghadapi krisis, justru mendapat kepercayaan lebih besar dari publik.