Wabup Lahat Paparkan Rincian Pertanggungjawaban APBD 2024, Berhasil Raih Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut

wabup lahat paparkan rincian pertanggungjawaban apbd 2024, berhasil raih opini wtp ke-11 kali berturut-turut lahat pos - suasana khidmat menyelimuti ruang rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lahat pada senin, 16 juni 2025.  wakil bupati lahat, widia ningsih sh mh, menghadiri rapat paripurna ke-16 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025.  agenda utama yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten lahat tahun anggaran 2024. dalam pembukaannya, wabup widia tak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya.  "kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat atas peran dan kemitraan yang baik selama ini, sehingga beberapa agenda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan sukses," jelasnya. puncak kebanggaan yang disampaikan oleh widia, adalah keberhasilan pemerintah kabupaten lahat dalam meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) atas laporan keuangan pemerintah kabupaten lahat.  prestasi ini bukan kali pertama, melainkan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.  "pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat kepada kita semua atas keberhasilan pemerintah kabupaten lahat mendapatkan kembali opini wajar tanpa pengecualian atau wtp atas laporan keuangan pemerintah kabupaten lahat yang ke-11 kali secara berturut-turut," tegasnya. apresiasi khusus juga dilayangkan kepada jajaran badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad), yang telah berupaya keras mewujudkan harapan ini. widia menekankan bahwa, perolehan opini wtp secara berturut-turut ini merupakan buah dari sinergi epik antara pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan dprd sebagai lembaga legislatif.  "ini merupakan prestasi bersama, pemerintah daerah selaku lembaga eksekutif dengan dprd selaku lembaga legislatif dalam pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," kata widia. materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2024 ini, lanjut widia, merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.  hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah, pelaksanaan program pembangunan, dan realisasi belanja apbd yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional maupun modal, atau yang dikenal dengan belanja operasi dan belanja modal. belanja tersebut diarahkan pada program-program dan kegiatan strategis yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat kabupaten lahat, dengan tujuan sebagai berikut:  1. tercapainya perekonomian yang inklusif: menyentuh seluruh aspek masyarakat kabupaten lahat.  2. pembangunan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing.  3. mitigasi degenerasi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable).  4. transformasi manajemen atau tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas. "jadi, ada empat poin tujuan program-program strategis pemerintah kepada masyarakat kabupaten lahat," tuturnya. untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dari materi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kabupaten lahat tahun anggaran 2024, widia kemudian menyampaikan ringkasan mengenai isi dokumen pertanggungjawaban, yang meliputi materi laporan keuangan anggaran 2024, antara lain:  1 laporan realisasi anggaran (lra) tahun 2024: berisikan materi perbandingan antara realisasi pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan.  ◦ pendapatan: anggaran sebesar rp 3.763.059.049.000 dengan realisasi sebesar rp 3.920.453.186.000, atau 104,18 persen.  ◦ belanja: anggaran sebesar rp 4.089.938.997.767 dengan realisasi sebesar rp 3.490.492.967.235,11, atau 85,35 persen.  ◦ surplus/defisit: anggaran sebesar minus rp 326.879.918.224 dengan realisasi sebesar rp 429.760.219.533,73.  ◦ penerimaan pembiayaan: anggaran sebesar rp 331.879.918.224 dengan realisasi sebesar rp 339.259.972.596.  ◦ pengeluaran pembiayaan: anggaran sebesar rp 5.000.000.000 dengan realisasi sebesar rp 5.000.000.000, atau 100 persen.  ◦ jumlah pembiayaan neto: anggaran sebesar rp 326.879.918.224 dengan realisasi sebesar rp 334.259.972.596.  ◦ sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa): anggaran sebesar rp 0 dengan realisasi sebesar rp 764.020.192.129,84.  2 laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal): menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, pos-pos sebagai berikut:  ◦ saldo anggaran lebih awal: rp 346.849.263.227,77.  ◦ penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan: rp 339.259.972.596,77.  ◦ sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa): rp 764.020.192.129,84.  ◦ koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya: rp 7.589.290.631.  ◦ lain-lain: rp 6.  ◦ saldo anggaran lebih akhir: rp 764.020.192.129,84.  3. laporan operasional (lo): merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas laporan yang tercermin dalam pendapatan lo, beban, dan surplus ataupun defisit operasional.  ◦ pendapatan lo: sebesar rp 3.309.606.555.917,63. terdiri dari:  -pendapatan asli daerah (pad) lo: rp 237.820.201.820,53.  -pendapatan transfer lo: rp 2.968.334.739.906,10.  -lain-lain pendapatan daerah yang sah lo: rp 103.449.614.191.  ◦ beban: sebesar rp 2.694.836.729.286,10. terdiri dari:  -beban operasi: rp 1.694.685.509.295,82.  -beban penyusutan dan amortisasi: rp 720.047.906.949,33.  -beban transfer: rp 297.103.313.041.  ◦ surplus/defisit dari operasi: rp 614.769.826.631,48.  ◦ surplus/defisit dari kegiatan non-operasional: rp 3.739.785.841,9.  ◦ surplus/defisit sebelum pos luar biasa: rp 611.030.040.790,39.  ◦ pos luar biasa: rp 533.954.826.  ◦ surplus/defisit lo: rp 610.496.085.964,39.  4. laporan perubahan ekuitas (lpe): menyajikan ekuitas awal, surplus atau defisit lo pada periode bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:  ◦ saldo awal: rp 4.773.341.420.428,50.  ◦ surplus/defisit lo: rp 610.496.085.964,39.  ◦ dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan, dengan rincian:  -koreksi kas: rp 198.912.078.  -koreksi piutang: rp 5.067.245.848,83.  -koreksi aset: rp 2.143.288.797,25.  -koreksi aset lainnya: rp 686.781.187,50.  -koreksi kewajiban: rp 10.615.944.961.  -koreksi lainnya: rp 0.  ◦ ekuitas akhir: rp 5.380.909.965.187,52.  5. neraca: menyajikan kondisi keuangan pemerintah daerah pada akhir tahun anggaran 2024.  ◦ jumlah aset: rp 5.416.742.543.599,64.  ◦ jumlah kewajiban: rp 35.820.288.412,12. widia menegaskan bahwa, seluruh laporan keuangan tersebut telah diperiksa secara seksama oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) ri selama kurang lebih 60 hari audit atas laporan keuangan pemerintah kabupaten lahat.  paparan ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. rapat paripurna ini diharapkan, dapat menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut oleh anggota dewan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten lahat. (*)

Tag

• # wtp ke 11 kali
• # wabup lahat
• # dprd lahat
• # pemda lahat

Share

• 
• 
• 
• 
•