Inilah 11 Tuntunan Forum Honorer Kabupaten Lahat

Reporter: Ny |

Editor: Zaki |

Senin , 13 Jan 2025 - 20:57

Foto : Novri / Lapos Ket : Aksi Damai Forum Honorer Kabupaten Lahat --

"Forum meminta DPRD Kabupaten Lahat segera menggelar rapat, mereka juga meminta keterbukaan pemerintah daerah pengangkatan PPPK," tandasnya.

Setelah melakukan aksi damai, pihak Pemerintah Kabupaten Lahat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Drs Rudi Thamrin Bersama Perwakilan Anggota DPRD kabupaten Lahat mulai dari Sri Marhaeni Wulansih SH dan Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MT menerima perwakilan 10 orang untuk masuk dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan instansi terkait.

Setelah RPD dilakukan di dapat keputusan apa yang menjadi tuntutan Forum Honorer Kabupaten Lahat untuk dapat dipelajari terlebih dahulu dan meminta semuanya untuk sabar menunggu. (*)

inilah 11 tuntunan forum honorer kabupaten lahat                              
lahat pos - dalam rangka menyampaikan aspirasinya terkait penerimaan pppk yang baru - baru ini dilaksanakan pemerintah kabupaten lahat, mama forum honorer kabupaten lahat menggelar aksi damai di depan kantor dprd (dewan perwakilan rakyat daerah) kabupaten lahat.
 
sebagai informasi, masa yang berjumlah 1000 orang ini menduga adanya praktik tidak normal yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di lingkungan pemerintah kabupaten lahat.
 
ketua forum honorer kabupaten lahat fauzi menjelaskan bahwa ada 11 tuntunan honorer yang wajib di dengar oleh dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dan pemerintah daerah kabupaten lahat, antara lain 
 
isinya ; forum honorer mendesak pemerintah untuk segera memenuhi janji untuk mengangkat sebagai asn pppk sesuai peraturan yang berlaku.
 
pemerintah daerah diminta segera mengajukan formasi asn pppk disetiap instansi kepemerintah pusat agar proses pengangkatan dapat segera terealisasi, mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten untuk mengevaluasi ulang sistem penerimaan asn pppk tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun dapat diakomodasi menjadi pppk secepatnya sesuai dengan janji pemerintah.
 
menuntut penghapusan sistem peringkat yang dinilai merugikan tenaga honorer berusia lanjut dan tidak memungkinkan mereka bersaing secara maksimal dalam seleksi yang sangat ketat, meminta pemerintah mengusut keberadaan tenaga "honorer siluman" yang tiba-tiba lulus seleksi sehingga mengurangi kouta honerer yang memenuhi syarat, tenaga honorer yang bekerja diinstansi harus mendapatkan proritas.
 
menagih janji pemerintah pusat mengangkat seluruh honorer, meminta pemerintah memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer, meminta untuk penundaan seleksi tahap dua.
 
"forum meminta dprd kabupaten lahat segera menggelar rapat, mereka juga meminta keterbukaan pemerintah daerah pengangkatan pppk," tandasnya.
 
setelah melakukan aksi damai, pihak pemerintah kabupaten lahat yang dalam hal ini diwakili oleh asisten i drs rudi thamrin bersama perwakilan anggota dprd kabupaten lahat mulai dari sri marhaeni wulansih sh dan ketua dprd lahat fitrizal homizi st mt menerima perwakilan 10 orang untuk masuk dan melaksanakan rapat dengar pendapat (rdp) dengan menghadirkan instansi terkait.
 
setelah rpd dilakukan di dapat keputusan apa yang menjadi tuntutan forum honorer kabupaten lahat untuk dapat dipelajari terlebih dahulu dan meminta semuanya untuk sabar menunggu. (*)