Palembang, Koranlapos.com – Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru bersama Kepala BPS RI Dr. Amalia Adininggar Widyasanti sepakat memperkuat kerja sama dalam penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pertemuan berlangsung di Griya Agung, Palembang, Jumat (12/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel berkomitmen mendukung penuh kebijakan nasional terkait penguatan data. Ia menyebut, DTSEN akan menjadi pondasi penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.
“Sumsel siap menjadi daerah yang responsif terhadap data. Kami mendukung DTSEN sebagai dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Gubernur Herman Deru.
Ia menambahkan, Pemprov Sumsel tengah menyiapkan pusat data provinsi untuk mempercepat pemutakhiran informasi. Hal ini diharapkan memperkuat integrasi dengan sistem BPS.
BACA JUGA:Harga TBS Sawit Sumsel Naik, Petani Sambut Kabar Positif di September 2025
Gubernur Herman Deru menilai kerja sama ini sebagai peluang besar bagi Sumsel. Dengan data tunggal, ia optimistis kebijakan pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga penurunan stunting dapat lebih efektif.
Ia juga menekankan tantangan geografis Sumsel yang luas dan beragam. Dengan data detail, program pembangunan bisa lebih tepat menjangkau daerah terpencil.
Sementara itu, Amalia menjelaskan bahwa DTSEN merupakan amanat Presiden RI. Data berbasis by name by address ini menjadi instrumen penting dalam memastikan program bantuan sosial dan pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“DTSEN menuntut kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah harus aktif menyampaikan data awal yang kemudian diverifikasi oleh BPS,” jelas Amalia.
Ia menegaskan, data mikro dan makro yang dikelola BPS akan menjadi pelengkap DTSEN. Dengan kombinasi tersebut, pemerintah memiliki gambaran utuh kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Amalia, partisipasi aktif pemerintah daerah seperti Sumsel sangat menentukan keberhasilan DTSEN. Tanpa dukungan daerah, data tidak akan pernah mutakhir.
Pertemuan itu ditutup dengan komitmen bersama memperkuat koordinasi. Pemprov Sumsel dan BPS RI sepakat menjadikan Sumsel sebagai daerah percontohan penerapan kebijakan berbasis data tunggal.
Langkah ini diyakini akan mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kontribusi Sumsel terhadap target pembangunan nasional.