KORANLAPOS.COM – Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH menghadiri rapat hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2025 di ruang Opsroom Pemkab Lahat, Kamis (11/9/2025).
Dalam rapat itu terungkap, capaian nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lahat pada 2024 masih rendah.
Rendahnya skor ini dikaitkan dengan belum optimalnya pelaporan dan dokumentasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Bupati Widia Ningsih menekankan pentingnya keteraturan dalam melaporkan setiap kegiatan, sekecil apa pun. Menurutnya, laporan yang lengkap menjadi cara bagi pemerintah pusat untuk menilai kinerja daerah.
“Tanpa laporan, mereka tidak tahu apa saja yang sudah kita kerjakan,” ujarnya.
BACA JUGA:Wabup Lahat Dorong Pemuda Muhammadiyah Berkolaborasi Bangun Daerah
BACA JUGA:Wabup Lahat Ajak Pemerintah Daerah Rutin Pantau Harga di Pasar
Ia meminta setiap OPD tidak hanya aktif melaksanakan kegiatan, tetapi juga memastikan semua terdokumentasi dengan baik dan dilaporkan secara resmi.
Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Lahat hanya berada di posisi kedua terbawah se-Sumatera Selatan. Kondisi ini, menurut Widia, harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh.
“Pelaporan bukan sekadar formalitas. Ini yang menentukan bagaimana pemerintah pusat menilai tata kelola kita,” tegasnya.
Ia pun memberi target. Pada Oktober mendatang, seluruh OPD diharapkan sudah bisa menunjukkan hasil kinerja secara jelas dan transparan.
“Disampaikan apa adanya. Transparan. Supaya hasil akhirnya bisa lebih baik,” tutupnya.