KORANLAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi terkait aktivitas posko kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutbunlah), Senin (4/8/2025). Rapat digelar di ruang Ops Room Pemkab Lahat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.
Kepala BPBD Kabupaten Lahat, Drs. Ali Afandi, dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan cuaca, puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Meski tidak separah tahun sebelumnya, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
“Alhamdulillah, kemarau tahun ini tidak terlalu panjang. Tapi kita tidak boleh lengah. Mulai Agustus ini, posko penanganan Karhutla sudah mulai disiagakan,” ujar Ali.
Ia menekankan pentingnya memahami data cuaca dan iklim sebagai landasan dalam mengambil langkah antisipatif terhadap potensi Karhutbunlah di wilayah Lahat.
BACA JUGA:Masa Depan Lahat Dimulai di Paripurna Ini: RPJMD Baru Disusun, Targetnya Nyata
Ali juga menyinggung soal surat edaran kewaspadaan Karhutla yang telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya perusahaan perkebunan. Menurutnya, tanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran tidak hanya berlaku di dalam area kebun, tetapi juga di kawasan sekitarnya.
“Kami minta perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kebunnya, tapi juga terhadap lingkungan sekitar kebun. Ini bagian dari kewajiban sosial dan lingkungan,” tegasnya.
Dalam upaya pengendalian Karhutla, BPBD juga mengajak camat, kepala desa, dan aparat terkait seperti Babinsa, untuk aktif memantau wilayah masing-masing, terutama desa-desa yang memiliki lahan perkebunan yang rawan terbakar.
“Kita akan bantu semaksimal mungkin. Tapi pemantauan awal tetap harus dari wilayah masing-masing. Jika terjadi kebakaran, siapa pun yang di wilayahnya terdapat hotspot, perlu cepat tanggap,” tambahnya.
Dari data sementara, terdapat 12 kecamatan yang tercatat rutin menyumbang titik panas (hotspot) setiap musim kemarau. Karena itu, BPBD mendorong dilakukannya sosialisasi masif kepada masyarakat, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kita tidak hanya bicara pengendalian, tapi juga edukasi masyarakat. Pembukaan lahan dengan cara membakar harus dihentikan,” tutup Ali.