Gerak Cepat Tuntaskan Polemik

Reporter: Dian |

Editor: Zaki |

Minggu , 24 Mar 2024 - 19:41

FOTO : IST Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni--

gerak cepat tuntaskan polemik                            koranlapos.com - pj gubernur sumsel agus fatoni gerak cepat tuntaskan polemik penunjukan plt kepala opd. penjabat (pj) gubernur sumatera selatan (sumsel) agus fatoni bergerak cepat menuntaskan polemik penunjukan pelaksana tugas (plt) organisasi perangkat daerah (opd). fatoni mengatakan kepala opd yang menjadi pj bupati atau wali kota harus fokus dengan jabatannya sebagai kepala daerah. 
 
"maka ditunjuklah plh bukan plt. jabatan plt itu kalau orangnya tidak ada. saat ini, seluruhnya sudah plh semua," kata fatoni, jumat (22/3/2024). 
 
saat ini, seluruh jabatan yang sebelumnya ditinggal oleh pejabat yang menjabat pj kepala daerah sudah diisi oleh pelaksana harian (plh) sesuai dengan permendagri no.4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota.
 
jabatan yang dimaksud, di antaranya kepala dinas perdagangan sumsel yang ditinggal ahmad rizali yang menjabat pj bupati muara enim kini diisi oleh plh bernama henny yulianti. kemudian, jabatan kepala dinas pendidikan sumsel yang ditinggal oleh teddy meilwansyah yang menjabat pj bupati oku diisi oleh plh bernama sutoko. 
 
lalu, jabatan kepala dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) yang ditinggal lusapta yudha kurnia sebagai pj wali kota pagar alam kini diisi oleh plh bernama deva octavianus coriza.
 
menurut fatoni, dalam undang-undang nomor 30 tahun 2o14 tentang administrasi pemerintahan bahwa pelaksana harian (plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. sedangkan pelaksana tugas (plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 
hal ini diperkuat lagi melalui surat edaran kepala bkn untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah bernomor1/se/i/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. 
 
di dalamnya, berisi pedoman mengenai penunjukkan pelaksana harian atau pelaksana tugas bagi mereka, yang dalam hal ini berhalangan karena menjadi penjabat kepala daerah. didalamnya dijelaskan pula bagaimana aturan ini mengikat kewenangan dari plh dan plt.
 
sementara dalam permendagri no 4 tahun 2023 pasal 13 menyebut (1) asn yang diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota, tetap menduduki jpt pratama; (2) dalam pelaksanaan tugasnya, pj bupati dan pj wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur; (3) jpt pratama yang pejabatnya diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota, jabatannya diisi dengan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) dalam hal jpt pratama yang diangkat menjadi pj bupati dan pj wali kota berasal dari sekretaris daerah jabatannya diisi dengan penjabat sekretaris daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dns)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Lahat Pos Edisi Senin 25 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan