Wabup Lahat Ajak Pemerintah Daerah Rutin Pantau Harga di Pasar

KORANLAPOS.COM – Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 melalui konferensi daring di ruang Opsroom Pemkab Lahat, Selasa (2/9/2025).

Rapat yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini diikuti oleh kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi teknis dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Dalam keterangannya, Widia menegaskan pemerintah pusat telah menekankan pentingnya swasembada pangan. Ia menyebut, tahun ini Indonesia tidak melakukan impor pangan, sebuah langkah yang menurutnya menjadi awal baik untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Jadi swasembada pangan memang berjalan di kabupaten, kota, provinsi yang ada di Sumatera Selatan maupun di seluruh Indonesia. Tahun ini tidak ada impor. Ini awal yang baik,” ujarnya.

BACA JUGA:Bursah Zarnubi: Jaga Ketertiban, Hati-hati Gunakan Media Sosial

BACA JUGA:Bupati Joncik Pastikan Empat Lawang Tetap Kondusif

Widia optimistis Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk mendukung program nasional tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan sawah dan potensi sektor perikanan menjadi modal kuat untuk memperkuat swasembada beras dan pangan lainnya.

Ia menambahkan, upaya pencegahan inflasi perlu dilakukan dengan langkah nyata di lapangan. Pemerintah, katanya, tidak cukup hanya memantau harga dari laporan, melainkan harus turun langsung ke pasar.

“Bila perlu, pemerintah mendatangi outlet atau warung untuk melihat langsung harga-harga, terutama beras dan minyak. Minyak goreng harganya relatif mahal dan kadang sulit didapat. Kita harus melihat penyebarannya di pasar,” jelasnya

Pemerintah pusat sendiri telah meluncurkan berbagai program untuk menekan inflasi, antara lain Gerakan Pangan Murah, gerakan masyarakat makan ikan, penanaman padi dan jagung, gerakan tiga juta rumah, hingga penyediaan kios pangan murah.

“Peranan kita di daerah sangat penting. Kemarin ada edaran dari kementerian agar setiap kecamatan menghabiskan beras sebanyak 1.000 kilogram. Program seperti ini sangat membantu masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai kemampuan mereka,” kata Widia.

Ia menilai, langkah-langkah tersebut tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.