Bahas Raperda RPJMD 2025–2029

bahas raperda rpjmd 2025–2029 lahat, koranlapos.com – dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lahat membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) tahun 2025–2029, dalam rapat paripurna yang digelar baru-baru ini. rpjmd merupakan dokumen perencanaan strategis daerah yang disusun berdasarkan ketentuan undang-undang. dokumen ini bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya penjabaran terhadap visi presiden ri melalui asta cita 2025–2029. penyusunan rpjmd dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. setiap tahapan diharapkan dapat menjadi proses demokratis yang melibatkan masukan dari berbagai sektor.  fraksi demokrat: perlu terobosan penanggulangan kemiskinan fraksi demokrat menilai bahwa rpjmd perlu disusun dengan strategi yang terukur dan realistis. langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan utama, terutama angka kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten lahat. baca juga:siswa sdn 10 lahat harumkan nama sekolah di kejuaraan karate piala ketua dprd sumsel fraksi demokrat juga mengingatkan agar visi yang dirancang dalam rpjmd harus didukung penganggaran yang memadai. pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mendorong sektor pariwisata dari sisi kunjungan, tetapi juga dari sisi dampak ekonomi riil.  fraksi pkb: soroti iklim investasi dan kemandirian birokrasi fraksi partai kebangkitan bangsa (pkb) menyampaikan bahwa rpjmd adalah dokumen penting untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah melalui program yang efektif dan berkelanjutan. pkb memberikan sejumlah catatan, antara lain perlunya evaluasi terhadap kesehatan birokrasi, peningkatan kemandirian daerah, serta dorongan terhadap iklim investasi.  fraksi gerindra: fokus pada sdm unggul dan evaluasi berkala sementara itu, fraksi gerindra menilai penyusunan rpjmd tahun ini telah cukup sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. namun, fraksi juga menekankan perlunya kesinambungan antara rpjmd 2019–2023 dengan rencana pembangunan baru. gerindra menyoroti pentingnya sdm unggul sebagai pilar utama, termasuk di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. fraksi ini juga mengusulkan agar evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rpjmd menjadi bagian penting dalam perencanaan. fraksi golkar: prioritaskan pelayanan publik dan digitalisasi fraksi partai golkar menyatakan bahwa rpjmd harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan memiliki strategi yang konkret. golkar mendorong agar pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu prioritas utama dalam periode 2025–2029. selain itu, arah dan prioritas pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal dan potensi unggulan daerah. fraksi pan: rpjmd harus lebih progresif dan tidak normatif fraksi partai amanat nasional (pan) menilai bahwa rpjmd sudah tersusun dengan baik, namun masih bersifat normatif. pan mengharapkan adanya pendekatan yang lebih progresif, yang mencerminkan keberpihakan kepala daerah terhadap masyarakat. fraksi pan juga menyoroti pentingnya penyusunan rpjmd yang mencerminkan fungsi urusan wajib pemerintah daerah, dengan melibatkan partisipasi publik secara nyata.  fraksi nasdem: pembangunan harus sesuai kebutuhan dan daya dukung nyata fraksi partai nasdem dprd kabupaten lahat menilai bahwa penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) 2025–2029 harus dirancang secara realistis dan berbasis kebutuhan aktual masyarakat serta kondisi kinerja pemerintahan yang terukur. fraksi nasdem menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang berlandaskan kebutuhan riil daerah. selain itu, nasdem juga mendorong agar seluruh perangkat pendukung seperti sumber daya manusia (sdm) yang kompeten, struktur birokrasi yang efisien, dan anggaran yang memadai, menjadi bagian integral dari rpjmd. pidato, wakil ketua ii dprd lahat gaharu se mm mengatakan bahwa dalam rapat paripurna pembahasan raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten lahat tahun 2025–2029, fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) absen sementara, karena ada agenda internal partai yang bersamaan dipusat. turut hadir wakil bupati kabupaten lahat widia ningsih sh mh, forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (opd) pemkab lahat serta tamu undangan lainnya.

Tag

• # pdip lahat
• # sidang dprd
• # politik lahat
• # fraksi dprd
• # rpjmd lahat
• # pembangunan daerah
• # dprd lahat

Share

• 
• 
• 
• 
•