Masyarakat harus mengenal batasan keterbukaan informasi publik dan informasi yang dikecualikan

Reporter: Redaksi |

Editor: Redaksi |

Jumat , 11 Jul 2025 - 15:02

Oleh : Eka Pitra, M.Pd Pengamat Demokrasi dan Kebijakan Publik (Institut Demokrasi dan Kebijakan Publik)-Koranlapos.com-(Lahat Pos)

Oleh : Eka Pitra, M.Pd

Pengamat Demokrasi dan Kebijakan Publik

(Institut Demokrasi dan Kebijakan Publik)

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. Prinsip ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik.

Di Indonesia, hak masyarakat atas informasi diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Pasal 5, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi tidaklah bersifat mutlak.

Terdapat batasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, hak individu, dan stabilitas sosial yang lebih luas. Jadi masyarakat juga perlu diberikan edukasi bahwa ada beberapa informasi yang tidak disampaikan secara terbukan karena akan berdampak buruk pada kepentingan negara, hak individu, dan stabilitas sosial.

Kita hidup dalam era keterbukaan, di mana tuntutan terhadap transparansi semakin tinggi. Di satu sisi, masyarakat ingin mengetahui segala sesuatu yang dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik karena adanya potensi risiko yang membahayakan keamanan dan kepentingan strategis negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa ada informasi yang secara hukum dikecualikan dari akses publik.

Pemahaman ini akan membentuk sikap kritis yang proporsional terhadap keterbukaan informasi. Masyarakat tau informasi apa saja yang seharunsya diketahui dan tidak perlu diketahui agar masyarakat memiliki landasan dasar jika informasi yang didapatkan tidak utuh.

UU KIP Pasal 17 secara rinci mengatur jenis-jenis informasi yang dikecualikan dari keterbukaan. Pertama, informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional. Hal ini mencakup informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, hubungan luar negeri, dan stabilitas ekonomi.

Contohnya adalah dokumen intelijen tentang ancaman terorisme atau strategi diplomatik yang sedang berlangsung. Jika informasi semacam ini disebarluaskan tanpa kontrol, dampaknya bisa sangat merugikan negara, mulai dari gangguan keamanan hingga terganggunya hubungan bilateral. Oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi jenis ini merupakan langkah preventif yang wajib dijaga.

Kedua, informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional. Informasi ini berkaitan dengan keselamatan negara, seperti rencana strategis militer atau kegiatan intelijen yang bersifat rahasia.

Dalam konteks ini, keterbukaan harus dibatasi demi menjaga keutuhan dan keamanan negara. Tidak ada negara di dunia yang sepenuhnya membuka informasi strategis militernya kepada publik. Bahkan di negara demokratis yang sangat terbuka seperti Amerika Serikat, ada batasan ketat terhadap informasi pertahanan dan intelijen (Freedom House, 2023).

Ketiga, informasi yang dapat merugikan kepentingan pribadi. Ini termasuk informasi tentang kesehatan, keuangan, dan data pribadi seseorang. Privasi individu adalah hak yang harus dihormati, dan keterbukaan informasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia tersebut.

masyarakat harus mengenal batasan keterbukaan informasi publik dan informasi yang dikecualikan                            oleh : eka pitra, m.pd
pengamat demokrasi dan kebijakan publik
(institut demokrasi dan kebijakan publik)
keterbukaan informasi publik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. prinsip ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik.
di indonesia, hak masyarakat atas informasi diatur secara jelas dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (uu kip). dalam pasal 5, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik. namun, penting untuk digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi tidaklah bersifat mutlak.
terdapat batasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara, hak individu, dan stabilitas sosial yang lebih luas. jadi masyarakat juga perlu diberikan edukasi bahwa ada beberapa informasi yang tidak disampaikan secara terbukan karena akan berdampak buruk pada kepentingan negara, hak individu, dan stabilitas sosial. 
kita hidup dalam era keterbukaan, di mana tuntutan terhadap transparansi semakin tinggi. di satu sisi, masyarakat ingin mengetahui segala sesuatu yang dilakukan pemerintah.
di sisi lain, tidak semua informasi dapat disampaikan kepada publik karena adanya potensi risiko yang membahayakan keamanan dan kepentingan strategis negara. oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa ada informasi yang secara hukum dikecualikan dari akses publik.
pemahaman ini akan membentuk sikap kritis yang proporsional terhadap keterbukaan informasi. masyarakat tau informasi apa saja yang seharunsya diketahui dan tidak perlu diketahui agar masyarakat memiliki landasan dasar jika informasi yang didapatkan tidak utuh. 
uu kip pasal 17 secara rinci mengatur jenis-jenis informasi yang dikecualikan dari keterbukaan. pertama, informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional. hal ini mencakup informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional, hubungan luar negeri, dan stabilitas ekonomi.
contohnya adalah dokumen intelijen tentang ancaman terorisme atau strategi diplomatik yang sedang berlangsung. jika informasi semacam ini disebarluaskan tanpa kontrol, dampaknya bisa sangat merugikan negara, mulai dari gangguan keamanan hingga terganggunya hubungan bilateral. oleh karena itu, perlindungan terhadap informasi jenis ini merupakan langkah preventif yang wajib dijaga.
kedua, informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional. informasi ini berkaitan dengan keselamatan negara, seperti rencana strategis militer atau kegiatan intelijen yang bersifat rahasia.
dalam konteks ini, keterbukaan harus dibatasi demi menjaga keutuhan dan keamanan negara. tidak ada negara di dunia yang sepenuhnya membuka informasi strategis militernya kepada publik. bahkan di negara demokratis yang sangat terbuka seperti amerika serikat, ada batasan ketat terhadap informasi pertahanan dan intelijen (freedom house, 2023).
ketiga, informasi yang dapat merugikan kepentingan pribadi. ini termasuk informasi tentang kesehatan, keuangan, dan data pribadi seseorang. privasi individu adalah hak yang harus dihormati, dan keterbukaan informasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia tersebut.
misalnya, informasi medis seorang pasien tidak boleh diungkapkan kepada publik tanpa persetujuan yang bersangkutan. hal ini untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu secara sosial, psikologis, maupun hukum. menurut laporan komisi informasi pusat (2024), lebih dari 30% sengketa informasi publik pada tahun tersebut melibatkan pelanggaran privasi pribadi yang tidak seharusnya diakses secara terbuka.
keempat, informasi yang dapat merugikan kepentingan industri dan perdagangan. informasi seperti rahasia dagang, rencana bisnis strategis, atau teknologi eksklusif milik perusahaan harus dijaga kerahasiaannya.
jika informasi ini terbuka ke publik, perusahaan bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya dan hal tersebut dapat merusak iklim usaha secara keseluruhan. oleh karena itu, uu kip melindungi informasi ini sebagai bagian dari perlindungan atas hak ekonomi pelaku usaha.
pentingnya memahami informasi yang dikecualikan bukan sekadar soal hukum, melainkan juga soal etika dan tanggung jawab sebagai warga negara. pertama, masyarakat akan mampu membedakan antara informasi yang seharusnya dibuka dan yang sebaiknya tetap dijaga kerahasiaannya. ini akan mencegah tuntutan keterbukaan yang tidak proporsional dan mendorong penggunaan informasi secara bijak.
kedua, penghormatan terhadap privasi dan hak-hak individu akan semakin kuat. di era digital saat ini, banyak informasi pribadi yang tersebar tanpa kontrol. jika masyarakat memahami batasan-batasan ini, maka risiko pelanggaran privasi bisa diminimalisasi. ketiga, masyarakat akan memahami pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negara, dan kadangkala hal itu menuntut pembatasan atas informasi tertentu.
keamanan nasional bukan sekadar urusan militer, tetapi juga mencakup kestabilan sosial, ekonomi, dan politik. keterbukaan informasi yang berlebihan tanpa kendali justru bisa menjadi bumerang yang merusak ketertiban umum. data dari badan siber dan sandi negara (bssn) tahun 2023 mencatat bahwa kebocoran informasi strategis di instansi pemerintah meningkat 17% dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan urgensi penguatan batasan akses terhadap informasi sensitif.
dalam konteks ini, edukasi publik menjadi sangat penting. pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti komisi informasi pusat, kementerian komunikasi dan informatika, serta media massa perlu terus menyosialisasikan informasi tentang apa saja yang termasuk dalam kategori informasi dikecualikan.
edukasi ini harus bersifat inklusif dan merata hingga ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan informasi yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan atau bahkan konflik sosial. sebagai contoh konkret, kota cirebon di provinsi jawa barat telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi yang bertanggung jawab dengan menerima penghargaan sebagai kota informatif tahun 2024 dari komisi informasi jawa barat. capaian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dapat berjalan seiring dengan pemahaman batasan yang tepat, dan menjadi contoh baik bagi daerah lain.
di sisi lain, pemerintah juga harus tetap menjamin keterbukaan terhadap informasi yang memang menjadi hak publik. ketika masyarakat memahami bahwa keterbukaan informasi memiliki batasan yang sah, maka kepercayaan terhadap pemerintah justru akan meningkat, karena publik merasa pemerintah berlaku adil dan transparan dalam menjelaskan batasan-batasan tersebut.
ini akan membangun relasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat, berbasis pada saling percaya dan saling menghormati. penting juga untuk memahami bahwa informasi yang dikecualikan bukan berarti bersifat rahasia selamanya. uu kip memungkinkan pembukaan informasi yang sebelumnya dikecualikan setelah jangka waktu tertentu atau jika kepentingan publik lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. misalnya, dokumen sejarah yang dulunya rahasia dapat dibuka setelah 25 atau 30 tahun sebagai bagian dari pertanggungjawaban sejarah dan pembelajaran publik.
kesimpulannya, keterbukaan informasi publik adalah hak fundamental yang diakui dalam sistem demokrasi. namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan pemahaman yang utuh mengenai batasan-batasannya.
informasi yang dikecualikan bukanlah bentuk pengekangan kebebasan, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar, termasuk keamanan nasional, hak individu, dan kelangsungan usaha. oleh karena itu, masyarakat perlu terus didorong untuk memahami dan menerima bahwa tidak semua informasi harus atau bisa diakses secara bebas. dengan pemahaman ini, budaya keterbukaan informasi di indonesia akan berkembang secara sehat, bijak, dan berkeadilan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Lahat Pos Edisi Minggu 13 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan